goresan-pena

Jawa Barat Masih Dilumuri Intoleransi, Kemana Dedi Mulyadi?

HD
Kamis, 12 Maret 2026 | 06:00 WIB




Dalam teori demokrasi pluralis yang dikembangkan oleh Arend Lijphart, masyarakat majemuk memerlukan mekanisme perlindungan bagi kelompok minoritas agar tidak terpinggirkan oleh dominasi mayoritas. Tanpa perlindungan tersebut, demokrasi dapat berubah menjadi “tyranny of the majority”, yakni dominasi kelompok mayoritas yang menekan kelompok minoritas.





Fenomena ini terlihat dalam berbagai kasus intoleransi di Jawa Barat, di mana tekanan sosial dari kelompok mayoritas seringkali menentukan boleh atau tidaknya suatu kelompok menjalankan kegiatan keagamaannya.





Laporan SETARA bahkan mencatat bahwa sebagian besar pelanggaran kebebasan beragama dilakukan oleh aktor non-negara seperti kelompok warga atau organisasi masyarakat. 





Hal ini menunjukkan bahwa intoleransi telah mengakar di tingkat masyarakat, bukan sekadar masalah kebijakan pemerintah. Namun justru karena itulah kepemimpinan politik menjadi sangat penting. Pemerintah daerah harus hadir sebagai penjamin konstitusi, bukan sekadar penonton.





Pancasila yang Belum Membumi





Sebagai ideologi negara, Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman. Sila pertama menegaskan penghormatan terhadap keyakinan religius, sedangkan sila ketiga menekankan persatuan dalam perbedaan.





Namun nilai-nilai tersebut tidak akan hidup hanya melalui retorika. Ia harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret: perlindungan hukum terhadap minoritas, penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi, serta pendidikan toleransi di masyarakat.


Halaman:

Tags

Terkini