Jika Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan angka kekerasan berbasis agama tertinggi, maka itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya membumi dalam praktik pemerintahan daerah.
Karena itu, temuan SETARA Institute seharusnya menjadi alarm serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepemimpinan daerah tidak cukup hanya hadir setelah peristiwa intoleransi terjadi, misalnya melalui bantuan atau santunan kepada korban. Yang lebih penting adalah mencegah kekerasan itu terjadi sejak awal.
Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah daerah.
Pertama, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi tanpa kompromi.
Kedua, meninjau ulang berbagai regulasi daerah yang berpotensi diskriminatif terhadap kelompok minoritas.
Ketiga, memperluas pendidikan toleransi dan dialog antaragama di tingkat masyarakat.
Tanpa langkah-langkah tersebut, Jawa Barat berisiko terus menjadi episentrum intoleransi di Indonesia.
Tantangan Bagi Dedi Mulyadi