Lebih dari itu, momentum ini seharusnya menjadi refleksi bersama tentang arah kebijakan publik di Indonesia. Apakah negara benar-benar hadir untuk mereka yang paling membutuhkan perlindungan? Ataukah regulasi akan terus bergerak cepat hanya ketika ada kepentingan ekonomi besar di belakangnya? Pertanyaan ini penting, karena kualitas sebuah demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak undang-undang disahkan, tetapi juga dari siapa yang paling merasakan manfaatnya.
RUU PPRT kini kembali di meja pembahasan. Harapannya, proses panjang yang tersisa tidak lagi menjadi alasan untuk menunda keadilan bagi jutaan pekerja rumah tangga. Jika komitmen politik benar-benar ada, maka undang-undang ini bukan hanya mungkin disahkan, tetapi juga bisa menjadi bukti bahwa kebijakan pro rakyat tidak selalu harus kalah oleh kepentingan orang-orang besar.
Redaksi Energi Juang News