Kebijakan pemerintah menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai ketua satuan tugas (satgas) baru yang menangani pembiayaan dan pengelolaan taman nasional memunculkan pertanyaan serius tentang arah kebijakan konservasi Indonesia. Di tengah berbagai persoalan struktural pengelolaan kawasan konservasi, pembentukan satgas baru justru berpotensi menjadi langkah yang tidak tepat sasaran.
Alih-alih menghadirkan solusi, kebijakan tersebut dapat memperpanjang problem tata kelola yang selama ini belum terselesaikan.
Pandangan ini juga sejalan dengan kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan evaluasi menyeluruh terhadap 57 taman nasional yang ada. Tanpa evaluasi tersebut, pembentukan satgas baru hanya berpotensi menjadi lapisan birokrasi tambahan yang tidak menyentuh akar persoalan di lapangan.
Krisis Tata Kelola Konservasi
Secara teoretis, tata kelola lingkungan yang efektif menuntut konsistensi kebijakan dan evaluasi kelembagaan yang berkelanjutan. Dalam perspektif environmental governance, sebagaimana dikemukakan oleh Elinor Ostrom, pengelolaan sumber daya alam yang berhasil memerlukan sistem institusi yang jelas, partisipasi masyarakat lokal, serta mekanisme evaluasi yang transparan. Tanpa itu, kebijakan baru sering kali hanya menciptakan “overlapping institutions” yang justru memperlemah pengelolaan sumber daya.
Jika pendekatan ini digunakan untuk membaca kondisi taman nasional di Indonesia, masalah utama bukanlah ketiadaan lembaga baru, melainkan lemahnya evaluasi terhadap kinerja lembaga yang sudah ada. Banyak kawasan taman nasional saat ini menghadapi konflik tenurial dengan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Di sisi lain, fungsi konservasi juga semakin tergerus oleh berbagai aktivitas ilegal, termasuk pertambangan emas tanpa izin yang merusak ekosistem.
Dalam teori policy implementation, ilmuwan kebijakan publik seperti Michael Lipsky menjelaskan bahwa kegagalan kebijakan sering terjadi bukan karena kekurangan struktur baru, tetapi karena lemahnya implementasi dan pengawasan di tingkat lapangan. Dalam konteks taman nasional, persoalan yang muncul justru menunjukkan kegagalan implementasi kebijakan konservasi yang telah ada.