Terlebih lagi jika kebijakan yang diambil tidak didasarkan pada kebutuhan mendesak dalam sistem pengelolaan taman nasional.
Dalam konteks ini, kritik terhadap pembentukan satgas bukan semata-mata soal figur yang ditunjuk, tetapi juga mengenai prioritas kebijakan yang seharusnya diambil pemerintah.
Evaluasi Menyeluruh sebagai Prioritas
Alih-alih membentuk satgas baru, langkah yang lebih mendesak adalah melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan 57 taman nasional di Indonesia. Evaluasi ini harus mencakup berbagai aspek: konflik tenurial dengan masyarakat adat, efektivitas perlindungan kawasan, kinerja kelembagaan pengelola taman nasional, serta transparansi dalam pengelolaan pembiayaan konservasi.
Evaluasi menyeluruh juga akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan reformasi kebijakan konservasi di Indonesia. Tanpa proses tersebut, pembentukan satgas baru berpotensi menjadi kebijakan yang reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.
Pada akhirnya, krisis pengelolaan taman nasional di Indonesia bukanlah persoalan kurangnya struktur kelembagaan, melainkan lemahnya evaluasi dan akuntabilitas dalam tata kelola yang sudah ada.
Jika pemerintah benar-benar ingin memperkuat konservasi, maka langkah pertama yang harus diambil bukanlah membentuk satgas baru, melainkan memperbaiki fondasi tata kelola kawasan konservasi secara menyeluruh.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)