Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Tidak diizinkannya warga Muhammadiyah menggelar Salat Idul Fitri oleh Kepala Desa Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Sukoharjo, bukan sekadar persoalan administratif di tingkat lokal. Tindakan tersebut menyentuh jantung kehidupan berbangsa dan bernegara: komitmen terhadap kebebasan beragama sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ketika aparatur pemerintahan justru menjadi pihak yang membatasi hak beribadah, maka yang terciderai bukan hanya satu kelompok masyarakat, melainkan fondasi normatif negara itu sendiri.
Larangan Salat Id di Kedungwinong Dinilai Langgar Kebebasan Beragama
Secara teoretis, negara modern—terutama yang mengklaim diri sebagai negara hukum (rechtsstaat)—berkewajiban melindungi hak-hak dasar warga negara. Dalam perspektif Ilmu Hukum Tata Negara, kebebasan beragama merupakan bagian dari non-derogable rights, yaitu hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.
Hal ini sejalan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
Lebih jauh, dalam kerangka teori kontrak sosial ala John Locke, negara dibentuk justru untuk melindungi hak-hak alamiah manusia, termasuk kebebasan berkeyakinan. Ketika negara—melalui aparaturnya di tingkat desa—justru membatasi kebebasan tersebut, maka negara telah menyimpang dari mandat dasarnya.
Baca juga : Pengamat Sosial Hizkia Darmayana: Pelarangan Salat Id Warga Muhammadiyah Kedungwinong Nodai Konstitusi