goresan-pena

Warga Muhammadiyah Kedungwinong Tak Diizinkan Salat Id: Melanggar UUD 1945!

HD
Sabtu, 21 Maret 2026 | 06:00 WIB



Dalam konteks ini, tindakan Kepala Desa Kedungwinong tidak hanya keliru secara administratif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar legitimasi kekuasaan itu sendiri.





Pancasila sebagai dasar negara juga memberikan landasan etik yang kuat. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” bukan hanya menegaskan keberadaan nilai religius dalam kehidupan bernegara, tetapi juga mengandung makna penghormatan terhadap keragaman cara beribadah.





Dalam kajian Sosiologi Agama, negara yang sehat adalah negara yang mampu mengelola pluralitas keagamaan secara inklusif, bukan represif. Tak diizinkannya  kelompok tertentu beribadah, justru menunjukkan kegagalan dalam mengelola keragaman tersebut.





Negara Hukum Wajib Melindungi, Bukan Membatasi Hak Ibadah





Selain itu, pendekatan Hak Asasi Manusia menempatkan kebebasan beragama sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Negara, termasuk aparatur di level paling bawah, memiliki kewajiban positif (positive obligation) untuk memastikan hak tersebut dapat dijalankan tanpa hambatan.





Dengan demikian, tindakan tak memberi izin tersebut merupakan bentuk omission sekaligus commission—gagal melindungi sekaligus aktif membatasi.





Tidak dapat diabaikan pula bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Dalam demokrasi, keberagaman pandangan dan praktik keagamaan adalah keniscayaan yang harus dilindungi, bukan diseragamkan.





Upaya pembatasan seperti yang terjadi di Kedungwinong berpotensi menciptakan preseden berbahaya: normalisasi diskriminasi atas nama otoritas lokal.





Karena itu, tindakan Kepala Desa Kedungwinong tidak dapat dibenarkan dalam perspektif apa pun—baik hukum, politik, maupun etika. Pemerintah daerah hingga pusat harus segera mengambil langkah korektif, tidak hanya dengan memberikan sanksi yang tegas, tetapi juga memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Halaman:

Tags

Terkini