Laporan terbaru dari Greenpeace Asia Tenggara dan Uniting Church in Australia membuka tabir gelap industri perikanan Indonesia: 25 awak kapal perikanan (AKP) di 17 kapal berbendera Indonesia, yang memasok komoditas tuna ke pasar Australia, diduga mengalami praktik kerja paksa. Temuan ini bukan sekadar pelanggaran ketenagakerjaan; ia adalah tamparan keras terhadap nilai-nilai dasar bangsa, khususnya Marhaenisme yang diwariskan oleh Sukarno.
Berdasarkan indikator dari Organisasi Perburuhan Internasional—termasuk Konvensi ILO C-29, C-188, dan ILO Handbook for Detection of Forced Labour in Commercial Fishing—terdapat tiga pola dominan yang dialami para AKP: penyalahgunaan kerentanan (56%), jeratan utang (debt bondage) (56%), dan penipuan (40%). Ketiga indikator ini merupakan ciri klasik dari kerja paksa modern yang secara tegas dilarang dalam hukum internasional maupun konstitusi Indonesia.
Marhaenisme, sebagai ajaran ideologis yang dirumuskan oleh Soekarno, menempatkan kaum kecil—petani, buruh, dan nelayan—sebagai subjek utama pembangunan. Dalam kerangka ini, manusia bukan sekadar alat produksi, melainkan pemilik martabat yang harus dilindungi dari eksploitasi.
Ketika para AKP Indonesia justru menjadi korban penindasan di lautnya sendiri, negara sesungguhnya sedang mengingkari semangat pembebasan yang menjadi inti Marhaenisme.
Secara teoretis, kondisi ini dapat dibaca melalui perspektif dependency theory dan kritik ekonomi-politik global. Industri perikanan yang terhubung dengan pasar ekspor—dalam hal ini Australia—seringkali menciptakan rantai pasok yang menekan biaya produksi serendah mungkin. Dalam konteks ini, buruh menjadi variabel yang paling mudah dieksploitasi.
Ketika negara gagal hadir sebagai regulator yang kuat, maka relasi produksi berubah menjadi relasi dominasi, di mana AKP diperlakukan sebagai komoditas, bukan manusia.
Lebih jauh, praktik debt bondage menunjukkan adanya bentuk perbudakan modern yang terinstitusionalisasi. Dalam teori Karl Marx, ini mencerminkan bentuk ekstrem dari alienasi: buruh tidak hanya kehilangan kontrol atas hasil kerjanya, tetapi juga atas dirinya sendiri. Ia terjerat dalam sistem utang yang membuatnya tidak memiliki pilihan selain terus bekerja dalam kondisi yang eksploitatif.