goresan-pena

Kerja Paksa di Laut: Pengkhianatan terhadap Marhaenisme

HD
Rabu, 25 Maret 2026 | 06:00 WIB



Ironisnya, semua ini terjadi di negara yang menjadikan Marhaenisme sebagai salah satu fondasi ideologis yang mengilhami Pancasila. Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” seharusnya menjadi kompas moral dalam setiap kebijakan publik, termasuk di sektor perikanan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang antara norma dan praktik.





Pemerintah Indonesia tidak bisa lagi bersikap reaktif atau defensif. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pemilik kapal, perusahaan perekrut, dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik kerja paksa ini.





Selain itu, reformasi struktural dalam tata kelola industri perikanan mutlak diperlukan, termasuk pengawasan yang transparan, perlindungan hukum bagi AKP, serta kerja sama internasional untuk memastikan rantai pasok bebas dari eksploitasi.





Kegagalan untuk bertindak bukan hanya berarti membiarkan pelanggaran hak asasi manusia terus berlangsung, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap warisan pemikiran Sukarno.





Negara yang membiarkan rakyatnya diperbudak di lautnya sendiri telah kehilangan legitimasi moralnya. Sudah saatnya Indonesia membuktikan bahwa Marhaenisme bukan sekadar retorika historis, melainkan prinsip hidup yang nyata dalam kebijakan dan tindakan.





Jika tidak, maka setiap kapal yang berlayar membawa tuna ke pasar global juga membawa ironi: hasil laut dari negeri merdeka yang diproduksi melalui praktik yang menyerupai perbudakan.





Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)




Halaman:

Tags

Terkini