goresan-pena

Pancasila yang Dinistakan: Negara Abai Lindungi Kebebasan Beribadah di Purwakarta

HD
Kamis, 26 Maret 2026 | 06:06 WIB



Dengan demikian, setiap bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama adalah pengkhianatan terhadap cita-cita keindonesiaan itu sendiri.





Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat bersembunyi di balik dalih stabilitas sosial atau tekanan kelompok tertentu. Dalam teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau, negara dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, bukan untuk tunduk pada tirani mayoritas.





Ketika negara gagal melindungi minoritas, maka legitimasi moralnya runtuh. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat harus segera mengambil langkah konkret: menjamin keamanan tempat ibadah, menindak tegas pelaku intoleransi, serta memastikan tidak ada regulasi diskriminatif yang menghambat kebebasan beragama.





Jika tidak, maka Pemprov Jawa Barat tidak hanya gagal menjalankan tugasnya, tetapi juga turut serta dalam menistakan Pancasila dan UUD 1945.





Kita tidak boleh membiarkan konstitusi hanya menjadi dokumen simbolik tanpa daya ikat. Negara harus hadir—bukan sebagai penonton, melainkan sebagai pelindung aktif bagi seluruh warganya tanpa kecuali. Sebab, di situlah letak makna sejati dari Indonesia sebagai negara hukum dan negara Pancasila.





Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Halaman:

Tags

Terkini