goresan-pena

'Hobi' Intoleran di Indonesia dan Zionis Israel: Berangus Kebebasan Beragama

HD
Selasa, 31 Maret 2026 | 06:00 WIB


Peristiwa pencegahan Patriark Latin Yerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, untuk memasuki Gereja Makam Suci dan memimpin Misa Minggu Palma menjadi pengingat pahit bahwa kebebasan beragama masih menjadi komoditas yang rapuh, bahkan di tempat-tempat yang dianggap suci bagi umat manusia. Tindakan aparat Israel tersebut bukan sekadar insiden administratif, melainkan refleksi dari problem yang lebih dalam: pembatasan hak beribadah oleh otoritas yang seharusnya menjamin kebebasan itu.


Kebebasan Beragama yang Rapuh di Hadapan Kekuasaan





Dalam perspektif teori hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan oleh pemikir seperti John Rawls, kebebasan beragama adalah bagian dari “basic liberties” yang tidak boleh dikurangi oleh negara dengan alasan apa pun. Negara, dalam hal ini aparat keamanan, seharusnya bertindak sebagai penjaga netral yang memastikan setiap warga tanpa memandang identitas agama dapat menjalankan keyakinannya secara aman dan bermartabat.





Ironisnya, praktik serupa juga dapat ditemukan di Indonesia, negara yang secara konstitusional menjamin kebebasan beragama. Kasus penolakan pembangunan gereja di Jalan Turi Raya, Tanjung Senang, Bandar Lampung, menunjukkan bahwa tekanan terhadap kelompok minoritas tidak selalu datang dari negara, tetapi juga dari masyarakat.





Surat penolakan yang ditandatangani puluhan warga dengan alasan mayoritas agama menjadi bukti bahwa logika mayoritarianisme masih kuat mengakar.


Tirani Mayoritas dan Luka Intoleran di Indonesia





Dalam kerangka sosiologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep “tirani mayoritas” yang dipopulerkan oleh Alexis de Tocqueville. Ketika suara mayoritas digunakan untuk membatasi hak dasar minoritas, maka demokrasi kehilangan substansinya. Demokrasi tidak hanya soal jumlah, tetapi juga tentang perlindungan terhadap mereka yang berbeda.





Di sisi lain, Pierre Bourdieu membantu kita memahami bagaimana kekuasaan simbolik bekerja dalam kasus-kasus seperti ini. Penolakan terhadap rumah ibadah sering kali dibungkus dengan legitimasi sosial dan agama, sehingga tampak “wajar”, padahal sejatinya merupakan bentuk dominasi terhadap kelompok yang lebih lemah.





Dengan demikian, yang kita hadapi bukan sekadar peristiwa terpisah antara Yerusalem dan Indonesia, melainkan pola yang serupa: penggunaan kekuasaan baik oleh negara maupun masyarakat untuk membatasi ruang hidup kelompok lain. Ini bukan soal menyamakan konteks politik atau sejarah yang berbeda, tetapi mengenali kesamaan pola tindakan yang mengabaikan prinsip dasar kebebasan beragama.


Demokrasi yang Gagal Melindungi Minoritas


Halaman:

Tags

Terkini