Dengan demikian, risiko yang ditanggung termasuk kehilangan nyawa prajurit tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
Lebih jauh, teori “risk society” dari Ulrich Beck menegaskan bahwa dalam masyarakat modern, risiko yang diciptakan oleh keputusan politik seringkali bersifat global namun tidak merata dalam dampaknya.
Dalam konteks ini, prajurit TNI menjadi kelompok yang menanggung risiko paling nyata dari keputusan politik luar negeri, sementara manfaat simbolik seperti citra internasional tidak berbanding lurus dengan pengorbanan tersebut.
Risiko yang Ditanggung Prajurit di Medan Konflik dan Kritik atas Misi Penjaga Perdamaian
Argumen bahwa kehadiran TNI di UNIFIL merupakan kontribusi bagi perdamaian dunia patut dikaji ulang secara kritis. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konflik di Lebanon Selatan terus berulang, dengan eskalasi yang sulit dikendalikan.
Dalam situasi seperti ini, pasukan penjaga perdamaian kerap berada dalam posisi liminal tidak sepenuhnya mampu mencegah konflik, tetapi tetap menjadi sasaran dari kekerasan. Seperti dikemukakan oleh Johan Galtung, perdamaian tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan kekerasan (negative peace), tetapi harus mencakup keadilan struktural (positive peace). Tanpa itu, kehadiran pasukan penjaga perdamaian hanya menjadi “penyangga rapuh” di tengah konflik yang terus membara.
Dalam konteks ini, mempertahankan pasukan TNI di Lebanon berpotensi menjadikan mereka sebagai “tumbal permanen” dari konflik yang tidak memiliki prospek penyelesaian dalam waktu dekat. Negara tidak boleh menormalisasi kematian prajurit sebagai konsekuensi rutin dari misi internasional, apalagi ketika misi tersebut tidak memberikan manfaat strategis yang jelas.
Penarikan pasukan TNI dari UNIFIL bukan berarti Indonesia menarik diri dari peran globalnya. Sebaliknya, ini adalah bentuk penegasan ulang bahwa keterlibatan internasional harus dilakukan secara selektif, rasional, dan berbasis kepentingan nasional.
Indonesia masih dapat berkontribusi melalui diplomasi, bantuan kemanusiaan, atau peran mediasi yang lebih sesuai dengan kapasitas dan kepentingannya.
Negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi segenap warga negaranya, termasuk prajurit yang dikirim ke medan konflik.
Ketika risiko yang dihadapi tidak lagi proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai, maka keputusan yang paling rasional dan bermoral adalah menarik mereka kembali.