Seperti yang dikemukakan oleh Max Weber, negara modern seharusnya memonopoli penggunaan kekerasan yang sah. Namun di Koto Rambah, monopoli itu tampak runtuh digantikan oleh kekuatan informal yang bertindak di luar hukum.
Kondisi ini juga dapat dianalisis melalui lensa political ecology, yang menyoroti bagaimana relasi kuasa mempengaruhi distribusi sumber daya alam dan dampak lingkungan. Masyarakat lokal yang bergantung pada sungai dan hutan menjadi pihak yang paling dirugikan, sementara aktor-aktor ilegal memperoleh keuntungan ekonomi.
Ketimpangan ini diperparah oleh absennya perlindungan negara, sehingga warga dipaksa menghadapi risiko kekerasan ketika mempertahankan hak-haknya.
Apa yang terjadi di Solok Selatan adalah peringatan keras. Jika negara terus abai, maka praktik mafioso ini tidak hanya akan merusak lingkungan, tetapi juga merusak fondasi hukum dan demokrasi.
Konstitusi menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan dari kekerasan. Ketika hak-hak ini dilanggar secara sistematis, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan warga Koto Rambah, tetapi juga wibawa negara itu sendiri.
Menagih Ketegasan Hukum
Negara tidak boleh kalah. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan terhadap pelaku tambang ilegal dan aktor-aktor kekerasan di baliknya.
Perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan ruang hidupnya harus menjadi prioritas. Tanpa itu, kita tidak hanya menyaksikan kerusakan lingkungan, tetapi juga normalisasi kekerasan sebagai cara mengelola konflik sumber daya.
Koto Rambah hari ini adalah cermin. Pertanyaannya: apakah negara masih hadir sebagai pelindung rakyat, atau justru membiarkan dirinya dikalahkan oleh praktik mafioso yang kian mengakar?