goresan-pena

Dorong Bank Biayai MBG, OJK Jadi Perpanjangan Tangan Pemerintah?

HD
Jumat, 10 April 2026 | 16:15 WIB

Risiko Distorsi Kredit





Lebih jauh, dalam kerangka teori intermediasi keuangan, bank memiliki fungsi utama menyalurkan dana secara efisien berdasarkan analisis risiko dan kelayakan usaha. Intervensi yang terlalu kuat meskipun dibungkus dalam bentuk “dorongan kebijakan” dapat menciptakan distorsi alokasi kredit.





Program seperti MBG atau Kopdes Merah Putih memang memiliki nilai sosial tinggi, tetapi pembiayaannya tetap harus melalui mekanisme pasar yang sehat. Jika tidak, bank dapat terjebak pada pembiayaan yang tidak optimal secara risiko-return.





Bukan berarti OJK tidak boleh mendukung program prioritas pemerintah. Sinergi kebijakan tetap penting, terutama dalam konteks pembangunan inklusif.


Fasilitatif, Bukan Direktif





Namun, bentuk dukungan tersebut seharusnya bersifat fasilitatif, bukan direktif. OJK dapat memperkuat ekosistem pembiayaan melalui insentif prudensial, peningkatan literasi keuangan, atau pengembangan skema mitigasi risiko, bukan dengan mendorong bank secara eksplisit untuk menyalurkan kredit ke sektor atau program tertentu tanpa pertimbangan independen.





Di sinilah garis batas yang harus dijaga. Ketika OJK mulai berperan sebagai “perpanjangan tangan” kebijakan pemerintah, maka independensinya terancam tereduksi.





Padahal, dalam sistem keuangan modern, independensi regulator adalah benteng terakhir untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.





Oleh karena itu, rencana penerbitan POJK tersebut harus dirancang dengan sangat hati-hati. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan moral hazard maupun distorsi pasar.


Halaman:

Tags

Terkini