Kasus percakapan mesum dalam grup chat yang melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) bukan sekadar pelanggaran etika komunikasi digital. Lebih dari itu, fenomena tersebut mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam, yakni masih mengakarnya budaya patriarki yang memarjinalisasikan perempuan dalam ruang sosial, termasuk di lingkungan akademik yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai rasionalitas dan keadaban.
Dalam perspektif teori feminis, patriarki dipahami sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan otoritas, sementara perempuan direduksi menjadi objek subordinat. Pemikir seperti Sylvia Walby menjelaskan patriarki sebagai struktur dan praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan.
Dalam konteks percakapan mesum di ruang digital, dominasi tersebut termanifestasi melalui bahasa yang merendahkan, objektifikasi tubuh perempuan, serta normalisasi candaan seksual yang problematik.
Fenomena ini juga dapat dibaca melalui konsep male gaze yang diperkenalkan oleh Laura Mulvey, di mana perempuan diposisikan sebagai objek pandangan dan hasrat laki-laki.
Dalam grup chat, praktik ini muncul dalam bentuk percakapan yang mengeksploitasi tubuh atau pengalaman perempuan sebagai bahan konsumsi humor atau fantasi seksual. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital bukanlah ruang netral, melainkan reproduksi dari relasi kuasa yang timpang di dunia nyata.
Dari Male Gaze hingga Kekerasan Simbolik: Mengapa ‘Bercanda’ Bukan Alasan
Lebih jauh, Pierre Bourdieu melalui konsep symbolic violence menjelaskan bagaimana dominasi kultural dapat berlangsung secara halus dan tidak disadari, bahkan oleh korban sekalipun. Percakapan mesum yang dianggap “bercanda” sering kali diterima sebagai sesuatu yang lumrah, padahal di dalamnya terkandung kekerasan simbolik yang memperkuat posisi subordinat perempuan.
Normalisasi inilah yang berbahaya, karena ia membentuk habitus kolektif yang permisif terhadap pelecehan.
Dalam kerangka hukum dan kebijakan publik, fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup.
Memang, Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur berbagai bentuk pelecehan, termasuk yang terjadi di ruang digital. Namun, hukum hanya bekerja pada level hilir. Akar persoalan tetap berada pada konstruksi budaya yang membenarkan ketimpangan gender.