UU TPKS Saja Tak Cukup: Pentingnya Transformasi Budaya dan Hegemoni Baru
Oleh karena itu, negara perlu mengambil peran lebih progresif dalam membangun budaya kesetaraan. Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni menekankan pentingnya peran negara dan masyarakat sipil dalam membentuk kesadaran kolektif. Negara tidak cukup hanya menjadi regulator, tetapi juga harus menjadi agen transformasi budaya melalui pendidikan, kampanye publik, dan kebijakan yang afirmatif terhadap kesetaraan gender.
Dalam konteks Indonesia, upaya tersebut seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi.
Sementara sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menuntut adanya distribusi keadilan yang inklusif, termasuk dalam relasi gender. Dengan demikian, perjuangan melawan pelecehan seksual bukanlah agenda impor, melainkan bagian inheren dari ideologi bangsa.
Membumikan budaya progresif berarti menggeser norma sosial dari yang permisif terhadap seksisme menjadi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan penghormatan.
Di lingkungan kampus, hal ini dapat diwujudkan melalui kurikulum sensitif gender, mekanisme pelaporan yang aman dan transparan, serta sanksi tegas terhadap pelaku. Kampus sebagai ruang intelektual harus menjadi pelopor perubahan, bukan justru menjadi tempat reproduksi nilai-nilai patriarkal.
Kasus di UI harus menjadi momentum refleksi kolektif. Bahwa pelecehan seksual, dalam bentuk apa pun, termasuk percakapan mesum di ruang digital, bukanlah tindakan sepele. Ia adalah gejala dari struktur sosial yang timpang.
Tanpa upaya serius untuk mengubah budaya tersebut, kasus serupa akan terus berulang dengan pola yang sama.
Pada akhirnya, perjuangan melawan budaya patriarki adalah perjuangan untuk memanusiakan manusia. Negara, kampus, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa ruang sosial—baik fisik maupun digital—menjadi ruang yang aman, adil, dan setara bagi semua.