Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan negara tidak selalu lebih efektif dibanding sistem yang dijalankan masyarakat adat. Ketika kawasan dikelola secara birokratis dan berorientasi pada pembukaan akses wisata tanpa kesiapan infrastruktur ekologis, risiko pencemaran dan eksploitasi dapat meningkat.
Di sisi lain, masyarakat adat yang selama ini menjaga kawasan melalui larangan adat, pengawasan kolektif, dan penghormatan terhadap alam justru tersingkir dari proses pengambilan keputusan.
Padahal, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.
Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 juga menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara.
Karena itu, pengelolaan kawasan konservasi perlu dibangun melalui kemitraan yang adil bersama masyarakat adat, bukan melalui pendekatan sepihak.
Penolakan masyarakat adat terhadap perubahan status Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional Mutis Timau perlu dipahami sebagai kritik terhadap model konservasi yang dinilai meminggirkan masyarakat adat.
Masyarakat adat Mutis justru mempertahankan praktik konservasi yang telah berlangsung selama berabad-abad, yakni menjaga hutan sebagai sumber kehidupan bersama.
Masa depan konservasi Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif. Pengelolaan kawasan ekologis yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika masyarakat adat ditempatkan sebagai bagian utama dalam perlindungan lingkungan.
Tanpa pengakuan tersebut, konservasi berisiko kehilangan fondasi sosial yang selama ini menjadi kekuatan utama perlindungan kawasan.
Redaksi Energi Juang News