goresan-pena

Sampah Bukan Urusan Militer

HD
Rabu, 24 Juni 2026 | 11:00 WIB

Pengelolaan sampah menjadi BBM juga bukan sekadar persoalan teknis pengolahan limbah. Program semacam ini menyangkut berbagai aspek yang memerlukan kajian terbuka, mulai dari dampak lingkungan, kelayakan teknologi, efisiensi ekonomi, hingga keberlanjutan operasionalnya. Seluruh proses tersebut membutuhkan ruang diskusi publik yang bebas dari tekanan dan dominasi institusi yang memiliki karakter komando.


Doktrin militer pada dasarnya dirancang untuk menghadapi situasi tempur dan ancaman keamanan. Pendekatannya menekankan disiplin, kepatuhan terhadap perintah, dan efektivitas operasi. Karakter tersebut tentu penting dalam konteks pertahanan negara.


Namun, pendekatan yang sama tidak dapat begitu saja diterapkan dalam pelayanan publik yang menuntut negosiasi, deliberasi, transparansi, serta keterlibatan berbagai kelompok kepentingan.


Karena itu, solusi atas persoalan sampah seharusnya ditempuh melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan kualitas birokrasi lingkungan hidup, perbaikan sistem pengelolaan sampah terpadu, serta pelibatan masyarakat dan sektor swasta secara transparan. Jika terdapat kelemahan dalam kemampuan pemerintah sipil, jawabannya bukan menyerahkan urusan tersebut kepada militer, melainkan memperkuat institusi sipil agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan akuntabel.


Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya batas yang jelas antara fungsi sipil dan fungsi militer. Ketika batas tersebut terus diperluas atas nama efisiensi, yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas kebijakan, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri.


Pengelolaan sampah adalah urusan sipil. Karena itu, penyelesaiannya harus tetap berada di tangan institusi sipil yang terbuka terhadap pengawasan, kritik, dan partisipasi publik.


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)


Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Tags

Terkini