goresan-pena

Ketika Militerisme Kembali Menguat

HD
Kamis, 2 Juli 2026 | 05:58 WIB

Namun, perkembangan beberapa tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang bergerak ke arah sebaliknya. Semakin luasnya pelibatan TNI dalam urusan nonpertahanan membuat batas antara fungsi pertahanan dan fungsi sipil kembali kabur. Situasi tersebut bukan hanya persoalan desain kelembagaan, tetapi juga menghasilkan konsekuensi nyata berupa meningkatnya potensi kekerasan terhadap warga sipil.


Karena itu, data KontraS Sumut tidak cukup dijawab dengan penindakan terhadap individu pelaku semata. Yang lebih mendesak adalah mengevaluasi arah kebijakan negara yang terus memperluas aktivitas militer di luar fungsi pertahanan. Selama ekspansi tersebut terus berlangsung tanpa mekanisme pengawasan sipil yang kuat, kasus-kasus penyiksaan berpotensi terus berulang.


Dominannya dugaan keterlibatan TNI dalam kasus penyiksaan di Sumatera Utara merupakan indikator yang patut dibaca sebagai gejala menguatnya militerisme. Ini bukan sekadar persoalan hukum pidana atau disiplin prajurit, melainkan persoalan demokrasi. Ketika institusi militer semakin dominan dalam ruang sipil dan pada saat yang sama menjadi aktor utama dalam praktik penyiksaan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga masa depan reformasi sektor keamanan dan supremasi sipil di Indonesia.


Demokrasi tidak hanya diukur melalui penyelenggaraan pemilu yang rutin, tetapi juga melalui kemampuan negara menjaga agar penggunaan kekuatan bersenjata tetap berada dalam batas-batas konstitusional. Ketika batas tersebut mulai menghilang, militerisme tidak lagi menjadi ancaman yang bersifat teoritis, melainkan telah hadir sebagai kenyataan yang dapat dibaca melalui pengalaman konkret para korban kekerasan.


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)


Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Tags

Terkini