Oleh karena itu, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 perlu dikaji kembali secara kritis. Negara memang berkewajiban memberikan perlindungan kepada jaksa dalam menjalankan tugasnya. Namun, perlindungan tersebut semestinya memperkuat kapasitas institusi sipil, terutama kepolisian dan sistem pengamanan internal Kejaksaan, bukan memperluas keterlibatan militer dalam ruang keamanan masyarakat sipil.
Indonesia telah membayar harga yang mahal untuk membangun demokrasi pasca-Reformasi 1998. Salah satu capaian terpentingnya adalah penegasan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara, sedangkan keamanan masyarakat merupakan kewenangan kepolisian. Prinsip tersebut bukan formalitas hukum, melainkan pagar konstitusional yang menjaga agar kekuatan militer tidak kembali mendominasi ruang sipil.
Karena itu, pelibatan prajurit TNI dalam pengamanan Kejaksaan, termasuk penjagaan rumah Jampidsus, tidak boleh dipandang sebagai kebijakan teknis semata. Ia merupakan persoalan prinsip yang menyangkut arah demokrasi Indonesia. Membiarkan batas antara pertahanan dan keamanan terus kabur berarti membuka ruang bagi kembalinya militerisasi dalam kehidupan sipil.
Dan ketika supremasi sipil mulai terkikis sedikit demi sedikit, yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola keamanan, melainkan masa depan demokrasi Indonesia itu sendiri.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News