goresan-pena

Masyarakat Adat Malind 'Melawan': Ketika Pembangunan Mengabaikan Hak Ulayat

HD
Jumat, 24 Juli 2026 | 05:55 WIB

Karena itu, perlawanan masyarakat adat Malind melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura patut dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat negara hukum. PTUN memiliki peran penting menguji apakah suatu keputusan administrasi telah memenuhi asas legalitas, kehati-hatian, keterbukaan, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Pengadilan tidak hanya menguji prosedur administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan perlindungan hak asasi manusia.


Pada akhirnya, pembangunan tidak boleh dipertentangkan dengan keberadaan masyarakat adat. Ketahanan pangan nasional tidak akan kokoh apabila dibangun di atas rapuhnya ketahanan sosial, ekologis, dan budaya masyarakat lokal. Negara justru akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat apabila mampu membangun melalui dialog, penghormatan terhadap hak ulayat, perlindungan lingkungan hidup, dan penerapan FPIC secara konsisten.


Dukungan terhadap gugatan masyarakat adat Malind bukan berarti menolak pembangunan, melainkan menegaskan bahwa pembangunan harus tunduk pada konstitusi, menghormati hak masyarakat adat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Sebab, ketika hukum mampu melindungi mereka yang paling rentan dari dampak kebijakan negara, saat itulah keadilan benar-benar hadir dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)

Halaman:

Tags

Terkini