goresan-pena

Merespons Pernyataan Panglima TNI: Jangan Kaburkan Batas Pertahanan dan Kamtibmas

HD
Kamis, 13 Agustus 2026 | 05:43 WIB

Karena itu, patroli TNI di ruang sipil harus memiliki dasar koordinasi dan mekanisme yang terang. Jangan sampai di lapangan masyarakat berhadapan dengan dua institusi bersenjata yang sama-sama merasa memiliki otoritas keamanan, sementara garis komandonya tidak jelas.


Ketidakjelasan tersebut bukan hanya berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Ia juga dapat menimbulkan persoalan akuntabilitas ketika terjadi tindakan berlebihan, pelanggaran prosedur atau sengketa dengan masyarakat.


Pemikiran Max Weber mengenai negara modern menempatkan negara sebagai pemegang monopoli penggunaan kekerasan yang sah. Namun dalam negara hukum demokratis, monopoli tersebut tidak berarti setiap aparat bersenjata bebas menggunakan kewenangan koersif di segala ruang. Kekuasaan koersif justru harus dibatasi oleh hukum, mandat institusional dan mekanisme pertanggungjawaban.


Di sinilah pembagian TNI dan Polri menjadi sangat penting. Negara membutuhkan militer yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan, tetapi juga membutuhkan kepolisian yang profesional untuk menjaga keamanan masyarakat dan menegakkan hukum.


Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Justru koordinasi keduanya harus diperkuat. TNI tidak akan kehilangan kewibawaan apabila tidak mengambil alih tugas Polri. Sebaliknya, profesionalisme TNI akan semakin kuat ketika institusi tersebut konsisten berada pada mandat pertahanan. Demikian pula Polri harus mampu menunjukkan kapasitasnya menjalankan tugas kamtibmas tanpa menjadikan kehadiran TNI sebagai substitusi permanen atas kelemahan kepolisian.


Karena itu, pernyataan bahwa Panglima TNI bertanggung jawab atas keamanan seluruh wilayah Indonesia semestinya diperjelas. Jika yang dimaksud adalah bahwa TNI bertanggung jawab terhadap aspek pertahanan dan membantu pengamanan dalam kondisi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat dipahami. Tetapi jika dimaknai bahwa TNI merupakan institusi utama yang bertanggung jawab atas keamanan masyarakat sehari-hari, pemaknaan tersebut bertentangan dengan desain konstitusional mengenai pembagian tugas TNI dan Polri.


Indonesia sudah membayar mahal untuk membangun relasi sipil-militer yang demokratis. Karena itu, setiap perluasan peran militer di ruang sipil harus dibaca secara kritis, bukan semata-mata dari perspektif efektivitas keamanan.


Efektivitas tidak boleh mengalahkan konstitusi. Keamanan memang penting. Tetapi negara demokratis tidak boleh menjadikan alasan keamanan sebagai dasar untuk mengaburkan pembagian kewenangan antarlembaga. Justru karena keamanan penting, pelaksanaannya harus dilakukan oleh institusi yang memiliki mandat hukum, kompetensi dan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat.


Panglima TNI perlu memastikan bahwa keterlibatan prajurit dalam ruang sipil selalu berada dalam koridor OMSP, dilakukan melalui koordinasi yang jelas dan tidak menimbulkan dualisme kewenangan dengan Polri.


Pada akhirnya, rumusnya sederhana: TNI mempertahankan negara, Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketika TNI membantu Polri, TNI membantu—bukan mengambil alih. Menjaga batas itu bukan berarti melemahkan TNI. Sebaliknya, itulah cara memastikan TNI tetap menjadi tentara profesional dalam negara demokratis, sekaligus memastikan Polri menjalankan mandat konstitusionalnya secara bertanggung jawab.


Sebab dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan yang dimiliki aparat, semakin penting pula batas kewenangannya. Dan demokrasi akan sehat ketika setiap institusi negara mengetahui bukan hanya apa yang boleh dilakukannya, tetapi juga apa yang bukan menjadi tugasnya.


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)

Halaman:

Tags

Terkini