goresan-pena

Ojol dan Marhaenisme: Ketika Roda Dua Menjadi Alat Produksi Rakyat

HD
Kamis, 20 Agustus 2026 | 05:45 WIB

Kajian Pusat Analisis Keparlemenan DPR juga menempatkan persoalan komisi sebagai salah satu sumber utama ketegangan antara pengemudi dan aplikator. Strategi tarif, promosi, serta mekanisme platform dapat memengaruhi pendapatan pengemudi.


Karena itu, semangat Marhaenisme menuntut negara hadir sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi, bukan sekadar sebagai pembuat label. Pembatasan komisi menjadi maksimal 8 persen merupakan langkah yang patut diapresiasi karena memperbesar bagian pendapatan yang diterima pengemudi. Namun, implementasinya tetap harus diawasi. Sebab, keberhasilan kebijakan tidak boleh hanya diukur dari angka potongan formal, tetapi dari pendapatan bersih yang benar-benar dibawa pulang pengemudi setelah dikurangi biaya operasional.


Jika potongan aplikasi turun menjadi 8 persen tetapi biaya lain meningkat, algoritma mengurangi akses terhadap order, atau skema insentif semakin sulit dicapai, maka substansi perlindungannya bisa kehilangan makna. Bahkan sejumlah organisasi pengemudi telah menyuarakan kekhawatiran mengenai kemungkinan perubahan struktur tarif dan algoritma yang membuat manfaat penurunan komisi tidak sepenuhnya dirasakan driver.


Karena itu, Perpres Ojol seharusnya ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar: membesarkan skala ekonomi kaum Marhaen. Marhaenisme bukan ideologi untuk membiarkan rakyat kecil selamanya menjadi kecil. Justru sebaliknya. Kepemilikan alat produksi yang kecil harus menjadi titik awal menuju kemandirian dan kesejahteraan.


Pengemudi ojol tidak boleh hanya diposisikan sebagai "pengusaha mikro" yang setiap hari berjuang mempertahankan pendapatan. Mereka harus diberi kesempatan meningkatkan kapasitas ekonominya. Akses KUR, pembiayaan murah, pelatihan kewirausahaan, perlindungan sosial, kepastian tarif, ruang istirahat, perlindungan kecelakaan kerja, dan akses terhadap program UMKM harus benar-benar dapat mereka nikmati.


Dengan demikian, negara tidak hanya mengakui keberadaan Marhaen, tetapi memberdayakan Marhaen. Ini sejalan dengan hakikat Marhaenisme sebagai gagasan pembebasan rakyat kecil dari struktur ekonomi yang membuat mereka tetap miskin. Marhaenisme menolak eksploitasi, tetapi perjuangannya bukan semata-mata perjuangan kelas dalam pengertian Marxian. Bung Karno mengembangkan pendekatan yang berakar pada kondisi konkret masyarakat Indonesia dan menempatkan gotong royong serta kekuatan rakyat sebagai jalan menuju keadilan sosial.


Karena itu, pengemudi ojol dapat disebut sebagai salah satu bentuk Marhaen di era digital. Dahulu Bung Karno melihat petani yang mempunyai sawah dan cangkul sendiri. Ia juga menggambarkan kusir yang memiliki kuda dan gerobaknya sendiri serta nelayan yang memiliki perahu dan alat tangkap sendiri.


Hari ini, kita melihat pengemudi yang mempunyai sepeda motor sendiri, menggunakan telepon pintar sendiri, mengeluarkan biaya operasional sendiri, dan bekerja dengan tenaga sendiri melalui platform digital. Alat produksinya memang berbeda. Tetapi struktur persoalannya memiliki kemiripan: alat produksi berada di tangan rakyat kecil, namun skala ekonominya terbatas sehingga belum otomatis menghasilkan kesejahteraan.


Itulah sebabnya kebijakan menjadikan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro sesungguhnya dapat dibaca sebagai kebijakan yang mempunyai napas Marhaenisme. Tetapi konsekuensinya jelas: negara tidak boleh mengatakan, "Karena kalian pengusaha, maka tanggung sendiri risiko kalian." Itu justru bertentangan dengan semangat Marhaenisme.


Negara harus memastikan bahwa rakyat kecil yang memiliki alat produksi tersebut tidak dibiarkan berhadapan sendirian dengan kekuatan modal, teknologi, dan platform yang jauh lebih besar. Negara harus menciptakan ekosistem yang membuat alat produksi kecil itu semakin produktif, pendapatan semakin layak, dan posisi tawar semakin kuat.


Dengan demikian, Perpres 27/2026 bukan sekadar regulasi tentang ojol. Ia dapat menjadi salah satu eksperimen penting untuk menghidupkan kembali prinsip ekonomi kerakyatan Bung Karno di tengah transformasi ekonomi digital.


Sebab, Marhaenisme pada akhirnya bukan tentang romantisme terhadap kemiskinan rakyat kecil. Marhaenisme adalah tentang bagaimana rakyat kecil yang memiliki alat produksi sendiri dapat dibebaskan dari keterbatasan struktural, diperkuat posisi tawarnya, dan dihantarkan menuju kehidupan yang adil dan makmur.


Jika itu yang menjadi arah pelaksanaannya, maka pengemudi ojol memang layak disebut Marhaen digital Indonesia. Dan tugas negara bukan sekadar mengakui mereka sebagai Marhaen, melainkan memastikan mereka benar-benar merdeka secara ekonomi.


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)

Halaman:

Tags

Terkini