goresan-pena

Rencana Demo 27 Agustus: Antara Demokrasi Jalanan dan Menjaga Kebenaran

HD
Rabu, 26 Agustus 2026 | 05:45 WIB

Demonstrasi tidak harus selalu lembut. Kritik kepada DPR boleh keras. Spanduk boleh tajam. Orasi boleh menggugat. Pemerintah dan parlemen bahkan seharusnya siap menghadapi kritik publik.
Namun, kekerasan bahasa tidak boleh berubah menjadi kekerasan terhadap fakta.


Pasal 28J UUD NRI 1945 mengingatkan bahwa pelaksanaan kebebasan juga harus memperhatikan penghormatan terhadap hak orang lain serta ketertiban dalam kehidupan demokratis. Dengan demikian, kebebasan bukanlah lisensi untuk menyebarkan informasi yang tidak benar.


Dalam konteks aksi 27 Agustus, aparat keamanan juga memiliki kewajiban untuk menjamin ruang penyampaian pendapat secara aman dan proporsional. Polda Metro Jaya sendiri telah membantah isu bahwa aksi 27 Agustus dipastikan akan ricuh dan menyatakan situasi Jakarta tetap kondusif berdasarkan informasi yang mereka miliki.


Maka, semua pihak perlu menahan diri. Peserta aksi menjalankan hak konstitusionalnya secara tertib; aparat menjalankan tugas pengamanan secara profesional; sementara DPR membuka ruang dialog dan memberikan informasi yang transparan mengenai proses legislasi.


AMPB dan seluruh elemen masyarakat yang akan hadir pada 27 Agustus sesungguhnya memiliki kesempatan untuk membuat aksi tersebut menjadi contoh demokrasi yang sehat. Daripada sekadar mengatakan DPR “menolak” RUU Perampasan Aset, jauh lebih kuat jika massa menyatakan: “Kami mengawal janji DPR untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026.”


Kalimat itu jauh lebih berbobot. Sebab, dengan pernyataan tersebut, masyarakat tidak berhenti pada demonstrasi. Masyarakat berubah menjadi pengawas proses legislasi.


DPR telah menyatakan target. Maka publik berhak mengawasi apakah target tersebut benar-benar diwujudkan. Publik juga berhak mengkritisi substansi RUU, meminta transparansi pembahasan, memberikan masukan akademik dan masyarakat sipil, serta memastikan undang-undang yang lahir tidak sekadar cepat disahkan tetapi benar-benar efektif memberantas korupsi dan tetap menjunjung prinsip negara hukum.


Dengan demikian, aksi AMPB tidak kehilangan relevansinya hanya karena DPR telah menyatakan target pengesahan. Justru sebaliknya, target tersebut menjadi titik baru bagi gerakan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan.


Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa demonstrasi. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memungkinkan rakyat berteriak, tetapi tetap berpijak pada fakta.


Maka, silakan AMPB menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus. Silakan kritik DPR. Silakan desak percepatan RUU Perampasan Aset. Tetapi jangan membangun gerakan di atas keyakinan bahwa DPR telah menolak sesuatu yang pada kenyataannya sedang dibahas dan ditargetkan untuk disahkan pada Desember 2026. Pernyataan Ketua Komisi III DPR mengenai target tersebut justru harus dijadikan komitmen yang diawasi bersama.


Sebab pada akhirnya, demokrasi membutuhkan dua kebebasan sekaligus: kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Tanpa kebebasan, demokrasi menjadi otoritarian. Tetapi tanpa kebenaran, demokrasi dapat berubah menjadi sekadar kerumunan yang mudah diarahkan oleh persepsi yang keliru.


Karena itu, aksi 27 Agustus sebaiknya bukan sekadar menjadi demonstrasi menuntut RUU Perampasan Aset disahkan, melainkan menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa masyarakat sipil mampu mengawal legislasi secara kritis, rasional, konstitusional, dan berbasis fakta. Itulah bentuk demonstrasi yang bukan hanya keras suaranya, tetapi juga kuat argumentasinya.


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)

Halaman:

Tags

Terkini