Dalam negara demokrasi, ukuran keberadaan wakil rakyat bukan semata-mata seberapa banyak undang-undang yang berhasil dibuat, melainkan juga seberapa jauh mereka mampu mendengar, memperjuangkan, dan memberikan jalan keluar atas persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.
Dalam konteks itu, langkah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memperjuangkan pembukaan kembali rekening Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), patut diapresiasi. Persoalan tersebut akhirnya menemukan titik terang setelah Bank Mandiri memastikan rekening Botok diaktifkan kembali pada Rabu, 26 Agustus 2026. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers bersama Komisi III DPR, Polda Metro Jaya, dan Bank Mandiri.
Yang menarik, persoalan ini tidak berhenti pada urusan rekening perbankan. Ia menyentuh persoalan yang jauh lebih fundamental: bagaimana negara menjamin ruang bagi warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat.
Dalam teori demokrasi perwakilan, Hannah Pitkin menjelaskan bahwa representasi bukan sekadar tindakan formal menggantikan rakyat di lembaga politik. Representasi juga mengandung unsur responsiveness, yakni kemampuan wakil untuk bertindak bagi kepentingan masyarakat dan merespons persoalan yang mereka hadapi. Kajian-kajian mengenai demokrasi representatif kemudian menempatkan responsiveness sebagai salah satu ukuran penting kualitas representasi politik. Dalam kerangka tersebut, tindakan Habiburokhman dapat dibaca sebagai praktik konkret demokrasi representatif.
Komisi III DPR menerima persoalan mengenai rekening Botok yang tidak dapat digunakan, kemudian mencermatinya dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta Bank Mandiri. Habiburokhman menyatakan bahwa setelah dicermati, tidak terdapat persoalan pidana yang menjadi alasan untuk mempertahankan rekening tersebut tidak dapat diakses, sehingga ia meminta agar rekening itu segera dipulihkan. Dan yang lebih penting, perjuangan tersebut membuahkan hasil.
Bank Mandiri memastikan rekening Supriyono alias Botok akan diaktifkan kembali. Polda Metro Jaya juga menyampaikan bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan penelusuran, rekening tersebut dapat kembali digunakan.
Di sinilah demokrasi terasa dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi bukan hanya pemilu lima tahunan. Demokrasi juga hadir ketika seorang warga yang menghadapi persoalan memperoleh akses kepada institusi negara dan menemukan wakil rakyat yang bersedia memperjuangkan kepentingannya.
Kebebasan berpendapat bukan hadiah dari penguasa. Konstitusi Indonesia memberikan kedudukan yang sangat jelas terhadap kebebasan menyampaikan pendapat. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. MPR juga menegaskan bahwa hak tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dihormati, dilindungi, dimajukan, dan dipenuhi oleh negara. Artinya, kebebasan berpendapat bukanlah hadiah pemerintah kepada rakyat. Ia adalah hak konstitusional rakyat.
Karena itu, ketika masyarakat Pati hendak menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, pendekatan negara idealnya bukan pertama-tama melihat mereka sebagai ancaman, melainkan sebagai warga negara yang sedang menggunakan saluran demokrasi.
Tentu kebebasan tersebut bukan kebebasan tanpa batas. Pelaksanaan hak menyampaikan pendapat tetap harus tunduk pada hukum, ketertiban umum, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Negara memiliki kewenangan untuk memastikan demonstrasi berlangsung tertib dan tidak melanggar hukum.
Namun, perbedaan pendapat, kritik terhadap kebijakan pemerintah, maupun demonstrasi tidak boleh secara otomatis diposisikan sebagai tindakan kriminal. Justru dalam demokrasi, kritik merupakan salah satu mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.
Kasus Botok memperlihatkan bahwa kebebasan sipil pada zaman modern memiliki dimensi yang semakin kompleks. Dahulu, orang mungkin memandang kebebasan berpendapat hanya sebagai hak untuk berbicara di ruang publik. Sekarang, aktivitas sosial dan politik juga membutuhkan infrastruktur ekonomi dan digital: rekening bank, komunikasi elektronik, media sosial, transportasi, dan berbagai sarana lainnya.
Karena itu, ketika akses terhadap sarana-sarana tersebut dibatasi, dampaknya dapat menjalar kepada kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas sosialnya. Dalam kasus Botok, pemberitaan sebelumnya menyebut rekening tersebut digunakan untuk menampung dana pribadi dan donasi yang berkaitan dengan persiapan aksi masyarakat Pati. Persoalan itu kemudian menimbulkan perdebatan publik mengenai batas antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan sipil.
Karena itulah keputusan untuk mengaktifkan kembali rekening tersebut menjadi penting. Bukan karena setiap rekening aktivis harus selalu dibebaskan dari pemeriksaan. Bukan pula karena seorang demonstran harus mendapatkan perlakuan khusus. Melainkan karena setiap pembatasan terhadap hak warga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta prosedur yang transparan.