goresan-pena

Ketika Wakil Rakyat Membuka Jalan bagi Kebebasan Berpendapat

HD
Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:50 WIB

Habiburokhman menunjukkan fungsi DPR yang substantif. Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan tiga fungsi kepada DPR: legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR juga memiliki sejumlah hak konstitusional untuk menjalankan fungsi tersebut.


Dalam praktiknya, fungsi pengawasan tidak selalu harus berakhir pada rapat yang panjang atau rekomendasi yang tebal. Kadang-kadang fungsi pengawasan justru terlihat dari kemampuan anggota DPR merespons persoalan konkret yang sedang dialami masyarakat.


Dalam kasus ini, Komisi III tidak sekadar membicarakan kebebasan sipil sebagai konsep abstrak. Komisi III mengambil aspirasi masyarakat, mempertemukannya dengan aparat penegak hukum dan pihak perbankan, kemudian mendorong penyelesaian yang konkret. Hasilnya jelas: rekening Botok dipastikan dapat digunakan kembali.


Inilah bentuk representasi yang substantif. Wakil rakyat bukan hanya hadir ketika kamera menyala di ruang sidang. Wakil rakyat harus hadir ketika rakyat menghadapi persoalan.


Demokrasi membutuhkan wakil rakyat yang responsif
Dalam teori demokrasi deliberatif, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keputusan akhir, tetapi juga oleh tersedianya ruang bagi warga untuk menyampaikan alasan, kepentingan, keberatan, dan aspirasi kepada institusi publik. Dengan demikian, apa yang dilakukan Habiburokhman dapat dipandang sebagai bentuk democratic responsiveness: menerima keluhan masyarakat, membawa persoalan tersebut ke dalam institusi negara, kemudian mendorong penyelesaian melalui mekanisme kelembagaan.


Inilah yang seharusnya menjadi wajah DPR di mata masyarakat. Bukan lembaga yang jauh dari rakyat. Bukan pula lembaga yang hanya muncul ketika pemilu tiba. Melainkan lembaga yang dapat diakses masyarakat ketika mereka membutuhkan saluran konstitusional.


Kebebasan berpendapat harus dijaga semua pihak. Tentu, apresiasi terhadap langkah Habiburokhman tidak berarti memberikan cek kosong kepada siapa pun yang hendak melakukan demonstrasi. Masyarakat tetap harus bertanggung jawab. Demonstrasi harus berlangsung damai. Tidak boleh ada kekerasan, perusakan fasilitas umum, intimidasi, provokasi, maupun tindakan melawan hukum.


Sebaliknya, aparat juga harus menjalankan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan berdasarkan hukum. Inilah keseimbangan demokrasi: rakyat bebas menyampaikan pendapat, sementara negara berkewajiban menjaga agar kebebasan tersebut berlangsung dalam koridor hukum.


Dalam konteks itu, langkah Habiburokhman justru memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan sipil tidak harus berhadap-hadapan dengan penegakan hukum. Keduanya dapat berjalan bersama sepanjang seluruh pihak bekerja berdasarkan hukum dan prinsip negara demokratis.


Kasus rekening Botok pada akhirnya memberikan pelajaran sederhana tetapi penting. Demokrasi membutuhkan institusi yang mau mendengar. Konstitusi membutuhkan pejabat publik yang bersedia memastikan norma-normanya bekerja dalam kehidupan nyata.


Dan rakyat membutuhkan wakil yang tidak sekadar berbicara atas nama rakyat, tetapi juga bersedia membantu ketika rakyat menghadapi persoalan konkret. Karena itu, langkah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman patut diapresiasi. Upayanya memperjuangkan pemulihan akses rekening Supriyono alias Botok dan hasil akhirnya berupa kepastian aktivasi kembali rekening tersebut menunjukkan bahwa lembaga perwakilan dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan institusi negara.


Lebih jauh, kasus ini mengingatkan kita bahwa kebebasan berpendapat tidak cukup hanya dijamin di atas kertas. Ia harus dijaga dalam praktik. Sebab demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang membuat rakyat takut berbicara. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang membuat rakyat berani menyampaikan pendapat karena mereka percaya bahwa negara akan mendengar, hukum akan bekerja, dan wakil rakyat akan hadir ketika mereka membutuhkan.


Dan dalam kasus Botok, setidaknya kita melihat sebuah contoh bahwa wakil rakyat dapat mengambil peran tersebut.


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)

Halaman:

Terkini