goresan-pena

Memburu Aktor di Balik Dugaan Korupsi Nikel PT CNI

HD
Rabu, 2 September 2026 | 16:17 WIB


Penyidikan dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel yang melibatkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) menyisakan sebuah pertanyaan serius: mengapa setelah lebih dari setahun penyidikan berjalan, belum seorang pun ditetapkan sebagai tersangka?


Pertanyaan tersebut bukan bermaksud mendahului proses hukum, apalagi menghakimi pihak tertentu. Justru sebaliknya, pertanyaan ini penting diajukan demi memastikan bahwa proses pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pengembalian uang negara, tetapi benar-benar mengungkap siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan, siapa yang membantu, dan siapa yang menyalahgunakan kewenangan.


Kejaksaan Agung menyatakan penyidikan perkara ini telah berjalan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 10 April 2025. Dalam perkembangannya, penyidik telah memeriksa 116 saksi dan tiga ahli serta menyita 143 dokumen. Pada akhir Agustus 2026, Kejagung juga menyita Rp401,65 miliar yang disebut sebagai nilai kerugian keuangan negara berdasarkan penghitungan BPKP.


Angka dan rangkaian tindakan penyidikan tersebut menunjukkan bahwa perkara ini bukan perkara sederhana. Karena itu, publik berhak berharap bahwa penyidikan tidak berhenti pada angka Rp401,65 miliar.


Perlu diketahui, uang negara bukanlah satu-satunya tujuan penegakan hukum pidana korupsi. Dalam teori penegakan hukum, terdapat perbedaan mendasar antara pemulihan kerugian dan pertanggungjawaban pidana. Pemulihan kerugian merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi. Namun, mengembalikan uang negara tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila memang ditemukan perbuatan pidana.


Dalam perspektif deterrence theory yang antara lain dikembangkan dalam kajian kriminologi oleh Cesare Beccaria dan kemudian dikembangkan dalam teori ekonomi kejahatan oleh Gary Becker, efektivitas pemberantasan kejahatan tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar uang yang berhasil dipulihkan, tetapi juga oleh kepastian bahwa pelaku akan dimintai pertanggungjawaban. Di sinilah letak persoalan penting dalam kasus PT CNI.


Jika sebuah perkara menghasilkan pengembalian atau penyitaan uang ratusan miliar rupiah, tetapi tidak menghasilkan penjelasan mengenai siapa aktor yang membuat mekanisme penyimpangan itu dapat berlangsung, maka terdapat risiko bahwa penegakan hukum hanya menyentuh akibat, bukan sebab dan aktornya. Padahal korupsi hampir tidak pernah terjadi dalam ruang hampa. Korupsi biasanya membutuhkan interaksi antara pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan pihak yang memiliki kewenangan administratif, regulasi, pemeriksaan, rekomendasi, atau persetujuan.


Karena itu, ketika penyidik sendiri mengungkap dugaan keterlibatan korporasi bersama “penyelenggara negara”, maka pertanyaan mengenai pejabat atau aparatur yang diduga terlibat menjadi tidak terhindarkan.


Kejagung menyebut PT CNI diduga telah melakukan kegiatan pertambangan pada 2017–2019 ketika belum memiliki RKAB, tetapi perusahaan tersebut telah memiliki rekomendasi ekspor. Penyidik juga menduga terdapat pengaturan sedemikian rupa sehingga hasil uji kadar nikel berada di bawah 1,7 persen untuk memenuhi persyaratan ekspor.


Jika konstruksi perkara tersebut benar berdasarkan alat bukti yang sedang dikumpulkan, maka terdapat setidaknya dua pertanyaan besar:


Pertama, siapa yang memberikan atau menerbitkan rekomendasi ekspor ketika persyaratan administratif yang diperlukan belum terpenuhi?


Kedua, siapa yang melakukan pemeriksaan, verifikasi, pengujian, atau memberikan persetujuan terhadap dokumen dan kadar nikel yang diduga telah direkayasa?


Pertanyaan ini penting karena sebuah dokumen administrasi negara tidak lahir dengan sendirinya. Ada proses, pejabat, kewenangan, tanda tangan, sistem, prosedur dan pengawasan yang bekerja di belakangnya.


Karena itu, apabila penyidik menemukan bukti bahwa dokumen atau hasil pengujian telah dimanipulasi, maka penyidikan semestinya tidak berhenti pada pihak yang memperoleh keuntungan. Penyidikan harus bergerak lebih jauh menuju rantai kewenangan yang memungkinkan manipulasi tersebut terjadi. Di sinilah publik perlu memperoleh jawaban yang terang.

Halaman:

Terkini