goresan-pena

Memburu Aktor di Balik Dugaan Korupsi Nikel PT CNI

HD
Rabu, 2 September 2026 | 16:17 WIB

Dalam perspektif Edwin H. Sutherland melalui konsep white-collar crime, kejahatan tidak selalu dilakukan oleh individu yang berada di luar struktur kekuasaan. Kejahatan juga dapat terjadi di dalam aktivitas bisnis dan organisasi yang secara formal terlihat legal.


Konsep tersebut relevan untuk membaca perkara tata kelola pertambangan. Sebuah korporasi memiliki struktur organisasi, pembagian kewenangan, prosedur administratif dan hubungan dengan regulator. Apabila terjadi penyimpangan yang melibatkan proses perizinan, pengujian, rekomendasi, hingga ekspor, maka penyidik perlu mengurai struktur kejahatan tersebut secara menyeluruh.


Dengan kata lain, jangan sampai perkara hanya menghasilkan narasi bahwa “perusahaan melakukan kesalahan”, sementara pertanyaan mengenai pejabat atau penyelenggara negara yang memungkinkan kesalahan itu terjadi justru menghilang.


Sebab dalam pemberantasan korupsi, hubungan antara uang, kewenangan dan keputusan administratif merupakan mata rantai yang harus dibongkar. Apalagi Kejagung sendiri menyebut dugaan pengaturan tersebut dilakukan PT CNI bersama penyelenggara negara. Tentu pernyataan tersebut masih berada dalam ranah dugaan dan harus dibuktikan melalui proses hukum. Namun justru karena itulah penyidik perlu menelusurinya sampai tuntas.


Penyitaan Rp401,65 miliar merupakan langkah penting. Tetapi pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pendekatan "follow the money".


Uang harus ditelusuri, tetapi keputusan juga harus ditelusuri:


Siapa yang mengeluarkan rekomendasi?
Siapa yang melakukan pemeriksaan?
Siapa yang melakukan verifikasi kadar?
Siapa yang memberikan persetujuan?
Siapa yang mengetahui ketidaksesuaian dokumen tetapi tetap membiarkan proses berjalan?
Siapa yang mendapatkan manfaat?
Dan, yang paling penting, apakah ada koordinasi atau kesengajaan di antara aktor-aktor tersebut?


Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan inti dari konstruksi perkara korupsi.


Jika penyidikan hanya menghasilkan pengembalian kerugian negara, maka pemberantasan korupsi berpotensi berubah menjadi sekadar mekanisme asset recovery. Padahal fungsi hukum pidana jauh lebih luas: menemukan kebenaran materiil, meminta pertanggungjawaban pelaku dan mencegah kejahatan serupa berulang.


Karena itu, penyidik harus membongkar siapa yang mengambil keputusan dan mengapa keputusan itu dapat terjadi. Sebab korupsi yang dilakukan melalui birokrasi, bukan hanya mencuri uang negara. Ia merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.


Kejagung telah menegaskan bahwa pengembalian Rp401,65 miliar tidak menghentikan penyidikan dan bahwa penyidik masih mengonstruksikan peristiwa pidana serta melengkapi alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pernyataan ini patut diapresiasi.


Namun, pernyataan tersebut juga harus diikuti dengan kerja penegakan hukum yang konkret. Sebab publik tentu tidak ingin melihat Rp401,65 miliar menjadi semacam “garis akhir” perkara. Uang tersebut justru harus menjadi pintu masuk untuk membongkar keseluruhan konstruksi dugaan korupsi.


Apabila terdapat bukti keterlibatan korporasi, individu maupun penyelenggara negara, semuanya harus ditempatkan pada posisi hukum masing-masing berdasarkan alat bukti yang sah. Jika ada yang tidak terlibat, harus dibersihkan namanya. Jika ada yang terbukti terlibat, harus dimintai pertanggungjawaban.
Inilah prinsip equality before the law.


Tidak boleh ada pelaku yang terlindungi hanya karena berada di balik struktur korporasi. Tidak boleh pula ada pejabat negara yang lolos hanya karena keputusan yang diduga bermasalah dibungkus dalam prosedur administratif.


Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya berapa rupiah yang berhasil diselamatkan negara. Ukuran keberhasilannya juga adalah apakah hukum mampu menemukan orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan, membongkar mekanisme yang memungkinkan korupsi terjadi, menghukum pelaku berdasarkan pembuktian yang sah, dan memperbaiki sistem agar praktik serupa tidak berulang.

Halaman:

Terkini