Anggaran negara pada hakikatnya bukan sekadar angka dalam dokumen APBN. Di balik setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah terdapat pilihan politik: kebutuhan mana yang dianggap paling penting, kelompok masyarakat mana yang hendak dilayani, dan tujuan pembangunan seperti apa yang ingin diwujudkan.
Karena itu, polemik mengenai alokasi sekitar Rp103 miliar untuk kebutuhan komunikasi publik Kementerian Koperasi (Kemenkop) layak dilihat lebih jauh daripada sekadar perdebatan mengenai apakah anggaran tersebut digunakan untuk podcast atau bukan.
Kemenkop sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa Rp103 miliar tersebut bukan anggaran khusus podcast. Menurut Kemenkop, anggaran itu mencakup kebutuhan komunikasi publik secara lebih luas, termasuk fungsi hubungan masyarakat, dokumentasi, publikasi, teknologi informasi dan infrastruktur. Pemerintah juga menegaskan bahwa komunikasi publik dibutuhkan agar program dan kebijakan perkoperasian dapat dipahami masyarakat.
Klarifikasi tersebut tentu harus dihormati. Tidak adil apabila seluruh Rp103 miliar kemudian direduksi menjadi sekadar “anggaran podcast”. Namun, klarifikasi itu sekaligus membuka pertanyaan yang jauh lebih substantif: apakah besaran anggaran komunikasi publik tersebut sudah sebanding dengan kebutuhan nyata untuk memperkuat koperasi, terutama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP)?
Tidak ada yang membantah pentingnya komunikasi publik. Kebijakan pemerintah yang baik tetapi tidak dipahami masyarakat akan kehilangan daya guna. Pemerintah memang harus menjelaskan apa yang dikerjakan, mengapa kebijakan itu dibuat, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi, dan apa manfaatnya.
Dalam konteks Kemenkop, komunikasi bahkan memiliki fungsi strategis. Program koperasi yang menyentuh masyarakat desa dan kelurahan membutuhkan informasi yang mudah dipahami, transparan, dan dapat menjangkau anggota koperasi.
Tetapi komunikasi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat program, bukan bergeser menjadi tujuan tersendiri. Di sinilah kritik terhadap alokasi Rp103 miliar menjadi relevan. Ketika negara memiliki sumber daya fiskal yang terbatas, setiap alokasi anggaran harus diuji dengan prinsip opportunity cost: apa yang harus dikorbankan ketika sejumlah besar uang ditempatkan pada satu kebutuhan dibandingkan kebutuhan lainnya?
Pertanyaannya sederhana. Jika sebagian anggaran tersebut dapat dialihkan untuk pendidikan perkoperasian, pelatihan pengurus, pendampingan manajemen, pengawasan, penguatan sistem akuntansi, digitalisasi koperasi, pengembangan usaha anggota, atau penguatan kapasitas SDM KDMP/KKMP, bukankah manfaat langsung bagi masyarakat akan jauh lebih besar?
Kemenkop sendiri menyebut bahwa penguatan koperasi membutuhkan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Artinya, problemnya bukan komunikasi publik versus tidak ada komunikasi publik. Problemnya adalah proporsi dan prioritas.
Lebih jauh lagi, pengembangan KDMP/KKMP semestinya tidak hanya dinilai dari berapa banyak unit koperasi yang dibentuk, berapa banyak konten yang diproduksi, atau seberapa masif program tersebut diberitakan.
Ukuran utamanya harus kembali kepada pertanyaan fundamental Bung Hatta: apakah koperasi benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat rakyat?
Bung Hatta memandang koperasi bukan sekadar badan usaha yang mengejar keuntungan. Koperasi adalah bentuk organisasi ekonomi yang berakar pada kebersamaan, gotong royong, tanggung jawab, solidaritas, dan demokrasi ekonomi. Pemikiran tersebut berkaitan erat dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Dengan demikian, koperasi tidak boleh kehilangan manusia di balik angka-angka ekonomi. Bung Hatta menempatkan manusia sebagai pusat koperasi. Dalam pemikirannya, koperasi harus bertumpu pada dua tiang: solidaritas dan individualitas. Solidaritas mengikat anggota dalam kepentingan bersama, sementara individualitas membangun kesadaran akan tanggung jawab, harga diri, kejujuran, dan kemampuan memperjuangkan kehidupan secara mandiri.
Kerangka berpikir tersebut penting ketika pemerintah mengembangkan KDMP/KKMP. Jangan sampai koperasi desa hanya menjadi proyek administratif dari atas ke bawah. Jangan pula masyarakat desa hanya diposisikan sebagai penerima program. Koperasi harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjadi subjek ekonomi.