goresan-pena

Jangan Sampai Spirit Koperasi Bung Hatta Kalah oleh Pencitraan

HD
Kamis, 3 September 2026 | 13:11 WIB

Pemerintah sendiri menyatakan bahwa KDMP diarahkan untuk menempatkan masyarakat desa bukan lagi sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan pelaku utama pembangunan ekonomi. Jika demikian, maka konsekuensinya jelas: anggaran terbesar dan energi terbesar harus diarahkan kepada penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku koperasi.


Ada paradoks yang perlu dihindari. Koperasi membutuhkan pengurus yang memahami tata kelola, anggota yang mengerti hak dan kewajiban, sistem pembukuan yang sehat, pendamping yang mampu membantu pengembangan usaha, mekanisme pengawasan yang kuat, serta model bisnis yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal. Semua itu membutuhkan investasi.


Sebaliknya, komunikasi publik membutuhkan kemampuan menyampaikan dan menjelaskan semua proses tersebut kepada masyarakat. Maka, kamera, studio, media sosial, dokumentasi, publikasi, dan berbagai kanal komunikasi hanyalah instrumen. Koperasi itu sendiri adalah substansi.


Teori komunikasi pembangunan sejak lama menempatkan komunikasi sebagai sarana perubahan sosial, bukan sekadar aktivitas penyebarluasan informasi. Dalam perspektif development communication, komunikasi memperoleh maknanya ketika mampu mendorong partisipasi, pemberdayaan, perubahan perilaku, dan peningkatan kapasitas masyarakat.


Karena itu, ukuran keberhasilan komunikasi Kemenkop seharusnya bukan hanya berapa banyak konten yang diproduksi atau berapa banyak orang yang melihatnya.


Ukuran yang lebih penting adalah:


Apakah masyarakat menjadi lebih mampu berkoperasi setelah menerima komunikasi tersebut?
Apakah petani menjadi lebih kuat dalam posisi tawarnya?
Apakah nelayan memperoleh akses pasar yang lebih baik?
Apakah usaha mikro mendapatkan akses pembiayaan dan distribusi?
Apakah anggota memahami laporan keuangan koperasinya?
Apakah pengurus mampu menjalankan tata kelola secara profesional?
Apakah koperasi menghasilkan surplus yang kembali memberikan manfaat kepada anggota?


Jika jawabannya belum, maka problem utamanya bukan kekurangan konten komunikasi. Problemnya adalah kapasitas koperasinya.


Karena itu, kritik terhadap anggaran Rp103 miliar tidak boleh dipahami sebagai penolakan terhadap komunikasi publik. Justru sebaliknya, komunikasi publik Kemenkop harus diperkuat agar benar-benar menjadi komunikasi yang mendidik, memberdayakan, dan membuka ruang partisipasi masyarakat.


Namun, besarnya anggaran harus rasional dengan manfaat yang dihasilkan. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja yang konkret. Berapa banyak koperasi yang meningkat kualitas tata kelolanya? Berapa banyak pengurus yang mendapatkan pendidikan perkoperasian? Berapa banyak anggota yang memperoleh peningkatan pendapatan? Berapa banyak koperasi yang berhasil membangun rantai pasok lokal? Berapa banyak koperasi yang mampu bertahan dan berkembang secara mandiri?


Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar berapa banyak tayangan sebuah konten memperoleh penonton.


Dengan demikian, Rp103 miliar harus diuji melalui tiga hal: nilai manfaat, efisiensi, dan dampak langsung terhadap penguatan koperasi.


Jika ternyata sebagian besar kebutuhan tersebut memang mutlak diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, tentu harus dijelaskan secara transparan kepada publik. Tetapi jika terdapat ruang efisiensi, maka sebagian anggaran sepatutnya diarahkan kembali kepada jantung persoalan: pendidikan, pendampingan, pengawasan, dan penguatan kapasitas koperasi serta anggotanya.


Pada akhirnya, pembangunan KDMP/KKMP tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung, pembentukan badan hukum, peluncuran program, atau produksi komunikasi publik. Koperasi harus kembali menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat.


Bung Hatta memahami bahwa koperasi harus berdiri di atas kekuatan manusia dan solidaritas, bukan semata-mata kekuatan modal. Bahkan dalam penjelasan mengenai pemikirannya, Kemenkop menegaskan bahwa koperasi harus mampu mendidik toleransi, tanggung jawab bersama, dan memperkuat demokrasi.

Halaman:

Tags

Terkini