goresan-pena

Hukum Jangan Hanya Tajam kepada Kaum Marhaen

HD
Sabtu, 5 September 2026 | 11:43 WIB

Jika perusahaan terbukti lalai menjalankan kewajiban pengendalian karhutla, melakukan pembiaran, atau terdapat bukti bahwa kebakaran berkaitan dengan aktivitas perusahaan, maka proses hukum tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi administratif. Negara harus berani membawa perkara itu ke ranah pidana.


Langkah tersebut penting karena karhutla mempunyai dampak yang jauh lebih luas daripada kerugian yang dialami satu pemilik lahan. Asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi, mengganggu pendidikan, merusak ekosistem, dan menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar.


Karena itu, prinsip polluter pays harus berjalan bersama penegakan hukum pidana. Mereka yang menyebabkan atau bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan harus menanggung konsekuensi hukum dan biaya pemulihannya.


Pemerintah sendiri saat ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi sebenarnya dapat dilakukan. Kementerian Kehutanan pada Agustus 2026 menyatakan telah menangani perkara karhutla yang melibatkan korporasi, termasuk satu tersangka korporasi di Mempawah dan perkara kebakaran korporasi di Tapanuli Selatan yang telah P-21.


Bahkan pada akhir Agustus, pemerintah menyatakan sedang memeriksa sejumlah perusahaan yang memiliki kebakaran di wilayah konsesinya. Dalam perkembangan terbaru, Kementerian Kehutanan juga kembali menjatuhkan sanksi administratif kepada lima perusahaan pemegang PBPH di Kalimantan Barat atas dugaan karhutla di areal konsesi mereka.


Artinya, penegakan hukum terhadap korporasi bukan sesuatu yang mustahil.


Pertanyaannya sekarang: apakah keberanian yang sama akan diterapkan di Jambi?


Penyelidikan terhadap tiga perusahaan di Jambi harus dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti. Jika ditemukan unsur pidana, maka prosesnya harus ditingkatkan menjadi penyidikan dan pihak yang bertanggung jawab harus ditetapkan sebagai tersangka sesuai hukum acara pidana.


Jangan sampai publik melihat pola yang timpang: petani cepat menjadi tersangka, sedangkan perusahaan terus berada dalam ruang abu-abu penyelidikan.


Kaum Marhaen tidak boleh menjadi pihak yang selalu ditempatkan sebagai terdakwa ketika terjadi persoalan lingkungan, sementara struktur ekonomi yang lebih besar luput dari pemeriksaan. Bung Karno melalui gagasan Marhaenisme menempatkan pembelaan terhadap rakyat kecil sebagai bagian dari perjuangan mencapai keadilan sosial.


Karena itu, penegakan hukum karhutla seharusnya tidak hanya menghukum tangan yang terlihat memegang korek api. Negara juga harus menyelidiki sistem, modal, kebijakan, kelalaian, dan aktor yang mungkin berada di balik kerusakan ekologis.


Jika 11 petani di Jambi memang terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum harus dihormati. Tetapi pada saat yang sama, negara tidak boleh lupa mengusut dugaan pelanggaran perusahaan yang telah masuk dalam radar penegakan hukum.


Keadilan hukum tidak boleh mengenal kelas sosial. Hukum tidak boleh tajam kepada kaum Marhaen tetapi tumpul kepada kaum kapitalis. Hukum juga tidak boleh menjadi alat untuk mempidanakan mereka yang paling lemah sementara mereka yang memiliki kekuatan ekonomi justru mendapatkan perlakuan yang lebih lunak.


Karhutla harus dilawan, tetapi keadilan juga harus dijaga. Sebab negara hukum bukan negara yang sekadar mampu menangkap pelaku yang paling mudah dijangkau. Negara hukum adalah negara yang mampu menemukan siapa pun yang paling bertanggung jawab, termasuk ketika jejak tanggung jawab itu mengarah kepada kekuatan ekonomi yang besar.


Dan di Jambi, prinsip itu sedang diuji.

Halaman:

Terkini