goresan-pena

HAARP, “Musuh Asing”, dan Bayang-Bayang Ultra-Nasionalisme Pemerintahan Prabowo

HD
Rabu, 9 September 2026 | 06:40 WIB


Pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia Nababan mengenai High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) di tengah fenomena erupsi sejumlah gunung api di Indonesia bukan sekadar persoalan tentang benar atau salahnya sebuah teori. Lebih jauh, pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana narasi tentang “kekuatan asing” semakin memperoleh tempat dalam wacana politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.


Ulta mempertanyakan kemungkinan adanya faktor lain di balik erupsi sejumlah gunung api yang terjadi dalam waktu berdekatan dan mengaitkannya dengan HAARP. Bahkan, sejumlah pemberitaan mencatat bahwa Ulta sendiri mengakui belum terdapat bukti ilmiah kredibel yang mendukung dugaan tersebut.


Persoalan menjadi serius karena HAARP pada kenyataannya merupakan fasilitas penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mempelajari ionosfer. Pengelola resmi HAARP menjelaskan bahwa fasilitas tersebut menggunakan pemancar radio frekuensi tinggi untuk mengeksitasi area terbatas di ionosfer secara terkendali guna mempelajari fenomena fisika atmosfer atas. Sejak 2015, pengelolaan fasilitas tersebut telah berada di bawah University of Alaska Fairbanks setelah sebelumnya berada dalam lingkungan pemerintah Amerika Serikat.


Dengan demikian, menghubungkan HAARP dengan kemampuan memicu erupsi gunung api bukan sekadar persoalan perbedaan perspektif. Ada problem epistemologis di dalamnya: sebuah hipotesis yang tidak memiliki bukti memadai ditempatkan dalam ruang perdebatan publik seolah-olah mempunyai bobot yang setara dengan penjelasan ilmiah mengenai aktivitas vulkanik.


Namun, justru di sinilah persoalan politiknya menjadi menarik.


Bencana alam seharusnya dijelaskan melalui pengetahuan ilmiah, mitigasi risiko, kesiapsiagaan masyarakat, dan kapasitas negara. Ketika bencana mulai dibingkai sebagai kemungkinan akibat operasi kekuatan asing, terjadi pergeseran cara pandang: dari persoalan kebencanaan menjadi persoalan keamanan dan geopolitik.


Erupsi gunung api yang semestinya dibaca melalui dinamika magma, aktivitas vulkanik, kondisi geologi dan data pemantauan berubah menjadi cerita mengenai kemungkinan adanya aktor eksternal.


Pola semacam ini berbahaya apabila menjadi kebiasaan politik. Sebab, sebuah pemerintahan dapat dengan mudah membangun imajinasi mengenai “kita” yang sedang menghadapi “mereka”. Rakyat ditempatkan sebagai komunitas yang harus bersatu, sedangkan pihak luar digambarkan sebagai kekuatan yang selalu memiliki kepentingan untuk melemahkan bangsa.


Padahal, dalam demokrasi modern, keberadaan kepentingan asing tidak otomatis berarti adanya konspirasi asing. Negara memang harus waspada terhadap intervensi asing. Tetapi kewaspadaan negara harus dibangun berdasarkan intelijen, bukti, hukum dan mekanisme akuntabilitas—bukan spekulasi.


Di titik inilah narasi HAARP menjadi penting untuk dibaca dalam konteks politik yang lebih luas.


Sebelumnya, pada 2 Juni 2025, Presiden Prabowo dalam pidato Hari Lahir Pancasila mengatakan terdapat kekuatan asing yang tidak menginginkan Indonesia menjadi kuat dan kaya. Ia juga menyinggung adanya kekuatan asing yang memberikan dana kepada LSM untuk memicu konflik horizontal.


Narasi serupa juga muncul dari Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto. Ia pernah menyatakan bahwa pendanaan organisasi masyarakat sipil atau NGO dari donor internasional sarat dengan kepentingan negara donor dan agenda geopolitik asing. Pernyataan tersebut kemudian dikritik oleh koalisi masyarakat sipil karena dinilai berpotensi memberikan stigma terhadap organisasi masyarakat sipil.


Jika pernyataan-pernyataan tersebut dibaca secara terpisah, semuanya mungkin terlihat sebagai ekspresi kewaspadaan terhadap pengaruh asing. Tetapi apabila dibaca sebagai sebuah rangkaian wacana, tampak sebuah pola: “asing” diposisikan sebagai aktor yang potensial berada di balik berbagai persoalan domestik—mulai dari konflik sosial, pendanaan masyarakat sipil, hingga bahkan kemungkinan di balik fenomena alam. Inilah yang patut dikritisi.


Dalam kajian populisme, Cas Mudde menjelaskan populisme sebagai ideologi yang membelah masyarakat secara moral menjadi dua kelompok yang dianggap homogen dan antagonistik: “rakyat yang murni” berhadapan dengan “elite yang korup”.

Halaman:

Terkini