goresan-pena

Djarum Kuasai Narasi: Jangan Biarkan Kesadaran Publik Dihegemoni Konglomerasi

HD
Rabu, 9 September 2026 | 16:39 WIB

Akuisisi media digital Narasi oleh Grup Djarum melalui PT Global Digital International (GDI) pada awal September 2026 seharusnya tidak hanya dilihat sebagai aksi korporasi biasa. Ia perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas: semakin kuatnya konsentrasi kepemilikan industri media di tangan kelompok-kelompok konglomerasi.


Secara hukum, akuisisi tentu merupakan hak korporasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, media massa bukan sekadar perusahaan yang memproduksi barang konsumsi. Media memiliki fungsi sosial-politik yang jauh lebih besar karena melalui media masyarakat memperoleh informasi, membentuk opini, memperdebatkan kepentingan publik, dan mengawasi kekuasaan.


Karena itu, persoalannya bukan semata-mata siapa yang membeli siapa. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah perubahan kepemilikan akan mengubah kemampuan media untuk tetap independen, kritis, plural, dan berpihak pada kepentingan publik?


Dalam perspektif ekonomi politik media, kepemilikan memiliki hubungan erat dengan produksi informasi. Media memang beroperasi dalam mekanisme pasar, tetapi produk yang dihasilkannya—berita, investigasi, opini, dan informasi publik—memiliki konsekuensi terhadap cara masyarakat memahami realitas.


Edward S. Herman dan Noam Chomsky, melalui propaganda model, menempatkan kepemilikan sebagai salah satu filter penting dalam produksi informasi. Dalam model tersebut, struktur kepemilikan korporasi dapat memengaruhi batas-batas pemberitaan karena media tidak beroperasi di ruang yang bebas dari kepentingan ekonomi.


Di sinilah konsentrasi kepemilikan media perlu menjadi perhatian demokrasi. Semakin sedikit kelompok yang menguasai semakin banyak saluran informasi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya konsentrasi agenda.


Bukan berarti setiap media yang dimiliki konglomerasi otomatis kehilangan independensinya. Kesimpulan semacam itu terlalu sederhana.


Tetapi demokrasi tidak boleh hanya bergantung pada niat baik pemilik modal. Demokrasi membutuhkan struktur yang memungkinkan perbedaan suara tetap hidup.


Sebab, problem terbesar konsentrasi media bukan hanya kemungkinan adanya sensor langsung. Problem yang lebih halus adalah ketika kepentingan tertentu menentukan isu apa yang dianggap penting, siapa yang diberi ruang bicara, perspektif apa yang dianggap masuk akal, dan persoalan apa yang akhirnya tidak pernah menjadi agenda publik. Dengan kata lain, persoalannya adalah kemampuan media menentukan batas-batas kesadaran publik.


Antonio Gramsci memberi kita konsep penting untuk memahami persoalan tersebut: hegemoni. Hegemoni tidak selalu bekerja melalui paksaan. Ia dapat bekerja melalui pembentukan persetujuan, normalisasi gagasan, dan produksi cara pandang tertentu sehingga suatu kepentingan dianggap sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, bahkan tidak perlu dipertanyakan.


Dalam konteks media, hegemoni menjadi berbahaya ketika masyarakat hanya memperoleh satu spektrum perspektif yang terus-menerus diproduksi dan direproduksi. Publik akhirnya bukan hanya diberi informasi. Publik juga diarahkan untuk memahami realitas melalui kerangka tertentu.


Di titik inilah media mempunyai dua kemungkinan. Media dapat menjadi alat reproduksi hegemoni, atau sebaliknya menjadi ruang counter-hegemony—tempat masyarakat mempertanyakan kekuasaan, membongkar ketidakadilan, dan menghadirkan suara kelompok yang selama ini tidak terdengar.


Pers yang sehat harus memilih kemungkinan kedua. Pers harus menjadi ruang tempat kekuasaan dapat dikritik, bukan sekadar ruang tempat kekuasaan menjelaskan dirinya sendiri.


Maka, akuisisi Narasi tidak berdiri sendiri. Industri media Indonesia telah lama mengalami proses konsolidasi kepemilikan.

Halaman:

Terkini