goresan-pena

Djarum Kuasai Narasi: Jangan Biarkan Kesadaran Publik Dihegemoni Konglomerasi

HD
Rabu, 9 September 2026 | 16:39 WIB

Persoalan konsentrasi media juga tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Negara memiliki tanggung jawab memastikan bahwa industri media berkembang tanpa mematikan pluralisme informasi.


Regulasi mengenai kepemilikan media, transparansi struktur pengendalian, konflik kepentingan, perlindungan independensi redaksi, dan keberagaman sumber informasi harus terus diperkuat. Sebab, pasar yang bebas belum tentu menghasilkan ruang publik yang bebas.


Pasar dapat menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi demokrasi membutuhkan pluralisme. Keduanya tidak selalu identik. Dalam konteks inilah negara, Dewan Pers, masyarakat sipil, akademisi, organisasi jurnalis, dan publik harus bersama-sama memastikan konsolidasi industri media tidak berubah menjadi konsolidasi kesadaran publik.


Akuisisi Narasi oleh Grup Djarum pada akhirnya menjadi pengingat bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi persoalan yang lebih mendasar: siapa yang memiliki kemampuan paling besar untuk membentuk cara rakyat melihat realitas?


Jika jawaban atas pertanyaan itu semakin terkonsentrasi pada segelintir konglomerasi, maka kita patut waspada. Bukan karena konglomerasi pasti jahat. Bukan pula karena modal besar pasti menghancurkan independensi jurnalistik.


Tetapi karena demokrasi membutuhkan keberagaman sumber informasi dan keberagaman perspektif.


Pada akhirnya, yang harus dipertahankan bukan hanya keberadaan perusahaan-perusahaan media. Yang jauh lebih penting adalah kemerdekaan berpikir rakyat.


Sebab ketika kepemilikan media terkonsentrasi, yang dipertaruhkan bukan sekadar bisnis berita. Yang dipertaruhkan adalah ruang publik. Yang dipertaruhkan adalah pluralisme. Dan pada tingkat yang paling fundamental, yang dipertaruhkan adalah kesadaran kritis rakyat sebagai fondasi demokrasi.


Jangan sampai pers yang seharusnya menjadi salah satu pilar demokrasi justru berubah menjadi instrumen yang secara perlahan menghegemoni kesadaran publik. Demokrasi membutuhkan media yang kuat. Tetapi lebih dari itu, demokrasi membutuhkan media yang merdeka.


Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Terkini