goresan-pena

Pembunuhan di Jayawijaya: Momentum Negara Memberantas Terorisme di Papua

HD
Jumat, 11 September 2026 | 05:45 WIB
Sumber: TPNPB

Pembunuhan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dalam perjalanan menjalankan tugas negara, merupakan tragedi kemanusiaan sekaligus tamparan serius bagi kewibawaan negara. Ketiga ASN tersebut ditembak ketika menjalankan tugas di Distrik Muliama pada Rabu, 9 September 2026.


Aparat masih melakukan penyelidikan untuk memastikan pelaku, tetapi Satgas Operasi Damai Cartenz menduga aksi tersebut dilakukan kelompok kriminal bersenjata dari wilayah Nduga. Peristiwa ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai kriminalitas biasa. Apabila hasil penyelidikan dan proses hukum membuktikan keterlibatan kelompok bersenjata tersebut, negara harus memberikan respons tegas melalui instrumen hukum yang tersedia.


Terlebih, sejak April 2021 pemerintah secara resmi menyatakan bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan secara masif dapat dikategorikan sebagai teroris.


Dengan demikian, pembunuhan terhadap warga sipil dan aparatur negara harus menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan aksi teror bersenjata di Papua.


Dalam teori politik Max Weber, salah satu karakteristik negara modern adalah adanya monopoli penggunaan kekerasan yang sah. Artinya, penggunaan kekuatan tidak boleh dibiarkan menjadi alat kelompok bersenjata non-negara untuk menundukkan masyarakat melalui rasa takut.


Ketika sebuah kelompok menggunakan senjata untuk membunuh warga sipil, menciptakan ketakutan, menghalangi pelayanan publik, atau memaksakan agenda politik melalui kekerasan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat.


Di sinilah tragedi Jayawijaya harus menjadi titik evaluasi. Ketiga ASN tersebut bukan kombatan. Mereka sedang menjalankan pekerjaan pemerintahan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan sektor pertanian dan pelayanan kepada masyarakat. Laporan mengenai kejadian tersebut menyebut rombongan korban sebelumnya melakukan kegiatan bantuan pangan dan peninjauan lokasi cetak sawah.


Membunuh orang yang sedang bekerja untuk masyarakat tidak dapat dibenarkan atas nama perjuangan politik apa pun. Perbedaan politik adalah sesuatu yang sah dalam demokrasi. Tuntutan politik dapat disampaikan melalui dialog, advokasi, demonstrasi, organisasi politik maupun mekanisme konstitusional. Tetapi ketika senjata digunakan untuk membunuh warga sipil, persoalannya bergeser dari ekspresi politik menjadi persoalan keamanan dan hukum.


Pemerintah pada 2021 mengambil posisi bahwa kelompok bersenjata di Papua yang melakukan kekerasan secara masif dapat dikategorikan sebagai organisasi teroris.


Konsekuensinya, negara tidak boleh berhenti pada deklarasi atau pelabelan semata. Status tersebut harus diikuti penegakan hukum yang efektif terhadap individu maupun jaringan yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme.


Dalam perspektif hukum pidana, penindakan harus bertumpu pada pembuktian: siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, siapa yang membantu, bagaimana senjata diperoleh, bagaimana jaringan logistik bekerja, serta siapa yang mendanai dan menyediakan tempat perlindungan.


Dengan demikian, pemberantasan bukan berarti tindakan serampangan terhadap seluruh masyarakat Papua atau seluruh kelompok yang memiliki aspirasi politik berbeda. Justru sebaliknya, negara harus mampu membedakan secara tegas antara masyarakat sipil Papua, kelompok politik yang menggunakan cara damai, dan kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan.


Pembedaan ini penting agar perang melawan terorisme tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap masyarakat sipil.


Agenda memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan persoalan politik dan konstitusional yang serius. Namun, tujuan politik tidak pernah menjadi legitimasi untuk melakukan pembunuhan terhadap warga sipil.

Halaman:

Tags

Terkini