goresan-pena

Pembunuhan di Jayawijaya: Momentum Negara Memberantas Terorisme di Papua

HD
Jumat, 11 September 2026 | 05:45 WIB
Sumber: TPNPB

Dalam teori politik kekerasan, Hannah Arendt pernah membedakan antara kekuasaan dan kekerasan. Kekerasan mungkin mampu memaksakan kepatuhan dalam jangka pendek, tetapi tidak otomatis menciptakan legitimasi politik.


Karena itu, jika sebuah kelompok ingin memperjuangkan agenda politik dengan membunuh warga sipil, maka tindakan tersebut justru merusak legitimasi perjuangannya sendiri. Tidak ada agenda politik yang menjadi lebih bermartabat hanya karena diperjuangkan dengan senjata.


Apalagi ketika korban adalah pegawai pemerintah yang sedang menjalankan pelayanan publik. Membunuh tenaga pertanian, guru, tenaga kesehatan, pekerja pembangunan, atau ASN tidak akan menyelesaikan persoalan politik Papua. Sebaliknya, tindakan tersebut memperbesar ketakutan dan memperpanjang penderitaan masyarakat.


Karena itu, pemerintah perlu menjadikan kasus Jayawijaya sebagai momentum untuk memperkuat operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang terbukti melakukan teror.


Pertama, pelaku pembunuhan harus diburu dan diproses secara hukum berdasarkan bukti yang sah. Aparat tidak boleh berhenti pada dugaan
atau klaim sepihak.


Kedua, jaringan pendukung aksi kekerasan harus diungkap. Terorisme tidak hanya bekerja melalui orang yang menarik pelatuk. Ada kemungkinan terdapat jaringan penyedia senjata, logistik, informasi, tempat persembunyian, maupun pembiayaan yang harus ditelusuri berdasarkan bukti.


Ketiga, masyarakat sipil harus menjadi prioritas perlindungan. Operasi keamanan harus dirancang agar tidak menciptakan korban baru dari masyarakat yang tidak terlibat.


Keempat, negara harus memperkuat kehadiran pelayanan publik. Kehadiran pemerintah di Papua tidak boleh hanya terlihat ketika operasi keamanan berlangsung. Negara juga harus hadir melalui sekolah, rumah sakit, jalan, pertanian, ekonomi rakyat, dan pelayanan administrasi.


Kelima, setiap tindakan aparat harus tunduk pada hukum dan akuntabilitas. Negara memiliki kewenangan menggunakan kekuatan untuk menegakkan hukum, tetapi kewenangan tersebut bukan cek kosong. Penggunaan kekuatan harus proporsional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Ini penting karena pemberantasan terorisme hanya akan efektif apabila negara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat.


Ada paradoks besar dalam tragedi Jayawijaya. ASN yang datang untuk mengurusi pertanian dan pembangunan justru kehilangan nyawa di tengah tugasnya. Jika situasi seperti ini terus terjadi, yang terancam bukan hanya keamanan personal pegawai pemerintah. Pelayanan publik juga akan terganggu. Guru takut datang ke sekolah, tenaga kesehatan takut bertugas, petugas pembangunan takut memasuki wilayah tertentu, dan masyarakat akhirnya menjadi korban dari siklus kekerasan.


Karena itu, negara tidak boleh membiarkan kelompok bersenjata menentukan siapa yang boleh bekerja, siapa yang boleh hidup, dan siapa yang boleh hadir di suatu wilayah. Dalam negara hukum, kewenangan tersebut berada pada negara melalui institusi yang sah—bukan pada kelompok bersenjata.


Namun, ketegasan negara juga harus dibedakan dari tindakan balas dendam. Negara menegakkan hukum, bukan melakukan pembalasan. Inilah prinsip yang harus dijaga.


Pemerintah harus memburu dan mengadili mereka yang terbukti membunuh tiga ASN Jayawijaya. Jika penyidikan membuktikan bahwa aksi tersebut dilakukan oleh kelompok yang telah dikategorikan sebagai organisasi teroris, maka instrumen pemberantasan tindak pidana terorisme harus digunakan secara maksimal sesuai hukum.


Pada saat yang sama, negara harus memastikan bahwa masyarakat Papua yang tidak terlibat dalam kekerasan tetap mendapatkan perlindungan, pelayanan publik, dan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara damai.

Halaman:

Tags

Terkini