goresan-pena

Negara Wajib Membongkar Penyebab Kematian Serda Ahmad Muzammul Farisa

HD
Jumat, 11 September 2026 | 12:50 WIB

Kematian Serda Ahmad Muzammul Farisa tidak boleh berhenti sebagai kabar duka bagi keluarga. Jika benar terdapat dugaan kekerasan yang menyebabkan seorang prajurit muda kehilangan nyawa, maka negara memiliki kewajiban untuk membongkar seluruh rangkaian peristiwa secara transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


Serda Ahmad Muzammul Farisa diberitakan meninggal secara tidak wajar. Jenazahnya bahkan menjalani autopsi di Jakarta sebelum dipulangkan ke rumah duka di Magetan. Fakta bahwa autopsi dilakukan menunjukkan bahwa penyebab kematian memang perlu dipastikan secara ilmiah dan tidak cukup disimpulkan berdasarkan keterangan sepihak.


Dalam situasi seperti ini, keterangan keluarga harus mendapatkan perhatian serius. Sang ayah, Toni Eko Prasetyo, mengungkap dugaan bahwa anak pertamanya menjadi korban penganiayaan berat yang melibatkan empat seniornya di asrama pada Kamis dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.


Dugaan tersebut tentu belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum sebelum dibuktikan melalui penyelidikan, alat bukti, hasil autopsi, pemeriksaan saksi, rekonstruksi, serta proses peradilan. Namun, justru karena itulah negara harus bekerja secara serius. Jangan biarkan institusi menjadi tembok bagi kebenaran.


Dalam kasus ini, autopsi harus menjadi pintu masuk pengungkapan kebenaran. Sebab, dalam kasus kematian yang diduga tidak wajar, autopsi bukan sekadar prosedur medis. Ia merupakan instrumen penting untuk menemukan sebab kematian dan menguji berbagai kemungkinan yang muncul:


Apakah terdapat luka akibat benda tumpul?
Apakah terdapat tanda-tanda kekerasan?
Kapan luka terjadi?
Apakah luka-luka tersebut berhubungan dengan penyebab kematian?
Apakah terdapat perbedaan antara keterangan mengenai kejadian dengan temuan medis?


Semua pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan ilmu forensik.


Karena itu, hasil autopsi harus menjadi bagian penting dari proses penyelidikan dan tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administratif.


Dalam perspektif Edwin H. Sutherland tentang differential association, perilaku menyimpang dapat berkembang dalam lingkungan kelompok ketika seseorang belajar atau memperoleh pembenaran atas perilaku tersebut melalui relasi sosialnya. Teori ini tentu tidak berarti bahwa setiap senior atau lingkungan militer pasti melahirkan kekerasan. Tetapi teori tersebut mengingatkan bahwa ketika kekerasan diduga terjadi di dalam lingkungan tertutup dan hierarkis, negara harus memeriksa bukan hanya pelaku individual, tetapi juga kultur, relasi kuasa, dan mekanisme pengawasan di lingkungan tersebut.


Jika benar empat senior melakukan kekerasan terhadap junior, pertanyaannya tidak boleh berhenti pada siapa yang memukul. Harus ditelusuri pula: siapa yang mengetahui, siapa yang melihat, apakah ada upaya menutupi kejadian, bagaimana korban ditangani setelah mengalami kekerasan, apakah atasan mengetahui kondisi korban, dan apakah terdapat kelalaian dalam sistem pengawasan.


Militer memang membutuhkan disiplin dan hierarki. Tetapi disiplin tidak boleh berubah menjadi pembenaran atas kekerasan.


Inilah prinsip penting dalam negara hukum: otoritas harus tunduk kepada hukum. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, tidak boleh ada institusi yang menjadi ruang gelap bagi hukum.


Prinsip equality before the law juga mengharuskan siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana diperiksa berdasarkan hukum dan bukti, tanpa memandang pangkat, jabatan, institusi, ataupun hubungan senior-junior.


Mahkamah Konstitusi dalam berbagai proses pengujian terkait peradilan militer juga menegaskan keberadaan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang membedakan yurisdiksi antara pelanggaran hukum pidana militer dan pidana umum. Norma tersebut menyatakan bahwa prajurit tunduk kepada peradilan militer untuk pelanggaran hukum pidana militer dan kepada peradilan umum untuk pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

Halaman:

Terkini