goresan-pena

Negara Wajib Membongkar Penyebab Kematian Serda Ahmad Muzammul Farisa

HD
Jumat, 11 September 2026 | 12:50 WIB

Memang terdapat persoalan transisional karena Pasal 74 UU TNI mengaitkan berlakunya ketentuan tersebut dengan pembentukan UU Peradilan Militer yang baru, sementara UU Nomor 31 Tahun 1997 masih menjadi salah satu dasar hukum yang berlaku.


Karena itu, persoalan yurisdiksi harus ditentukan secara cermat berdasarkan konstruksi hukum yang berlaku pada saat perkara diproses. Namun, prinsip dasarnya tetap jelas: tindak kekerasan tidak boleh dilindungi hanya karena diduga dilakukan dalam lingkungan militer.


Jika hasil penyidikan membuktikan bahwa Serda Ahmad menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana umum, maka proses hukum harus diarahkan sesuai ketentuan hukum mengenai yurisdiksi pidana umum. Pasal 65 ayat (2) UU TNI secara eksplisit membedakan pelanggaran pidana militer dan pidana umum. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi sektor keamanan: militer harus profesional dalam menjalankan fungsi pertahanan, sementara penegakan hukum pidana umum harus ditempatkan dalam kerangka supremasi hukum.


Dengan demikian, apabila kelak terbukti para senior korban melakukan penganiayaan berat sebagai tindak pidana umum, mereka harus diproses secara hukum sesuai mekanisme yang berlaku dan—sepanjang memenuhi ketentuan yurisdiksi peradilan umum—diadili di peradilan umum.


Ini bukan upaya melemahkan TNI. Sebaliknya, transparansi dan akuntabilitas justru diperlukan untuk menjaga kehormatan institusi TNI. Institusi yang besar tidak dibangun dengan menutup kesalahan anggotanya. Institusi yang besar dibangun dengan keberanian untuk menindak anggotanya sendiri ketika terbukti melakukan pelanggaran.


Pemikiran Michel Foucault tentang relasi kuasa juga relevan untuk membaca kasus semacam ini. Dalam institusi yang memiliki struktur hierarkis kuat, relasi kuasa dapat memengaruhi bagaimana tubuh, disiplin, kepatuhan, dan hukuman dijalankan.


Karena itu, apabila penganiayaan benar terjadi dalam relasi senior-junior, negara perlu memeriksa apakah kekerasan tersebut merupakan tindakan individual atau memiliki kaitan dengan praktik pembinaan yang menyimpang.


Tradisi senioritas tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Pendidikan dan pembinaan prajurit harus menghasilkan manusia yang disiplin, profesional, dan bertanggung jawab—bukan individu yang merasa memiliki legitimasi untuk merendahkan atau menyiksa bawahannya.


Jika ditemukan adanya budaya kekerasan, persoalannya menjadi lebih serius. Negara tidak cukup menghukum beberapa orang lalu menganggap persoalan selesai. Sistem pembinaan harus dievaluasi.


Di balik seluruh proses hukum terdapat satu hal yang sering terlupakan: ada keluarga yang kehilangan anak. Toni Eko Prasetyo tidak hanya kehilangan seorang prajurit. Ia kehilangan anak pertamanya. Karena itu, keluarga berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai apa yang sebenarnya terjadi.


Pada titik inilah negara diuji. Bukan ketika semuanya berjalan normal, melainkan ketika muncul dugaan bahwa seseorang meninggal dalam keadaan tidak wajar di lingkungan institusi negara.


Negara harus membuktikan bahwa hukum bekerja,  bahkan ketika dugaan pelanggaran terjadi di dalam institusi yang memiliki disiplin dan struktur komando yang sangat kuat.


Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Terkini