goresan-pena

KPK Jangan Berhenti di Penyitaan Rp3,5 Miliar dari Ahmad Ali

HD
Sabtu, 12 September 2026 | 05:25 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang diuji. Penyitaan uang sekitar Rp3,5 miliar dari kediaman Ahmad Ali, Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam pengembangan perkara dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, tidak boleh berhenti sebagai sekadar berita penggeledahan dan penyitaan.


KPK harus berani membongkar ke mana aliran uang tersebut berasal, untuk siapa, melalui siapa, dan dalam kepentingan apa uang itu diberikan atau diterima.


KPK menyatakan uang yang disita diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik di Kukar. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik memiliki keyakinan bahwa uang tersebut diduga terkait atau bersumber dari tindak pidana korupsi yang sedang diusut. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara dan melibatkan peran korporasi secara terstruktur.


Dengan demikian, perkara ini bukan semata-mata persoalan uang Rp3,5 miliar. Yang jauh lebih penting adalah membongkar struktur relasi kekuasaan, bisnis, birokrasi, dan politik yang memungkinkan praktik gratifikasi dalam aktivitas pertambangan dan pengangkutan batu bara berlangsung.


Dalam pengembangan perkara Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara, KPK menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas produksi serta pengangkutan batu bara. Penyidik juga mendalami dugaan jasa pengamanan atau hauling batu bara dari lokasi tambang menuju dermaga pengapalan.


Karena itu, pertanyaan publik sesungguhnya bukan hanya: mengapa ada uang Rp3,5 miliar di kediaman Ahmad Ali?


Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: dari mana uang itu berasal, siapa pemberinya, siapa penerimanya, apa jasa atau kepentingan yang mendasarinya, dan apakah uang tersebut merupakan bagian dari skema gratifikasi yang lebih besar?


Di sinilah KPK harus bekerja secara profesional. Penyitaan adalah instrumen penyidikan, bukan kesimpulan akhir mengenai kesalahan seseorang.


Ahmad Ali tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses hukum yang adil. Namun pada saat yang sama, status politik, jabatan partai, kekayaan, koneksi, maupun kedekatan dengan elite kekuasaan tidak boleh menjadi tameng dari proses hukum.


Robert Klitgaard dalam kajiannya mengenai korupsi merumuskan hubungan sederhana antara monopoli, diskresi, dan minimnya akuntabilitas. Semakin besar monopoli dan diskresi kekuasaan, sementara pengawasan lemah, semakin besar pula peluang korupsi.


Kerangka ini relevan untuk membaca perkara batu bara Kukar. Sumber daya alam memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Ketika penguasaan akses terhadap produksi, pengangkutan, pengamanan, perizinan, atau fasilitas logistik bertemu dengan kekuasaan politik dan birokrasi, terbuka ruang bagi munculnya ekonomi rente.


Karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya mengejar orang yang menerima uang. KPK harus membongkar ekosistem transaksional yang berada di belakang aliran uang tersebut.


Jika benar terdapat pembayaran berdasarkan produksi atau volume batu bara, maka penyidik harus mampu menjawab siapa yang menetapkan mekanismenya, siapa yang menikmati keuntungan, bagaimana pembayaran dilakukan, perusahaan mana yang terlibat, dan apakah terdapat aktor politik atau pejabat yang memperoleh manfaat.


KPK sendiri telah menyatakan bahwa dalam perkara tersebut terdapat peran korporasi yang aktif dan terstruktur. Bahkan tiga korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara.

Halaman:

Terkini