goresan-pena

KPK Jangan Berhenti di Penyitaan Rp3,5 Miliar dari Ahmad Ali

HD
Sabtu, 12 September 2026 | 05:25 WIB

Artinya, pintu masuk perkara ini sudah semakin terang: jangan hanya membongkar penerima, bongkar seluruh jaringan pemberi, perantara, penerima manfaat, dan korporasi yang memperoleh keuntungan.


Dalam perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti sebagai prosedur formal, tetapi harus diarahkan untuk menghadirkan keadilan substantif. Karena itu, KPK harus membuktikan bahwa hukum benar-benar bekerja untuk semua orang.


Problem terbesar pemberantasan korupsi bukan hanya ketika penegak hukum gagal menemukan bukti. Problem yang lebih berbahaya adalah ketika masyarakat melihat hukum bekerja berbeda terhadap orang yang berbeda berdasarkan kedudukan sosial, ekonomi, atau politik.


Kajian mengenai fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum korupsi juga mengingatkan bahwa penegakan hukum yang tidak setara dapat mencederai prinsip equality before the law sekaligus melemahkan legitimasi negara hukum.


Maka, KPK harus berhati-hati. Jangan sampai masyarakat memperoleh kesan bahwa perkara akan keras terhadap mereka yang tidak memiliki koneksi kekuasaan, tetapi menjadi lunak ketika berhadapan dengan tokoh yang memiliki jaringan politik kuat.


Justru perkara yang melibatkan figur politik harus ditangani dengan standar pembuktian dan transparansi yang lebih kuat.


Salah satu persoalan yang harus dijaga KPK adalah persepsi publik mengenai kemungkinan adanya pengaruh jejaring kekuasaan. Ahmad Ali selama ini diketahui memiliki hubungan politik dengan berbagai elite. Dalam konteks tersebut, muncul kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa proses hukum dapat tersendat apabila seseorang berada dalam lingkaran kedekatan dengan elite politik tertentu, termasuk mantan Presiden Joko Widodo.


Kekhawatiran tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai bukti kesalahan Ahmad Ali. Kedekatan politik juga tidak otomatis membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.


Tetapi justru karena persepsi semacam itu muncul, KPK mempunyai kewajiban lebih besar untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung independen. Prinsipnya sederhana: jangan hukum seseorang karena kedekatannya dengan kekuasaan, tetapi jangan pula hentikan hukum hanya karena seseorang dekat dengan kekuasaan.


Negara hukum tidak mengenal kasta politik. Kalau bukti menunjukkan adanya tindak pidana, siapa pun pelakunya harus diproses. Jika bukti tidak cukup, KPK juga harus menyatakan secara terang bahwa bukti tersebut belum memenuhi standar hukum.


Yang tidak boleh terjadi adalah perkara menggantung tanpa kejelasan.  Dalam perkara korupsi modern, pendekatan follow the money sangat penting. Uang sering kali menjadi jejak paling konkret untuk mengurai jaringan korupsi.


Kasus Rita Widyasari dan pengembangan dugaan gratifikasi batu bara Kukar harus menjadi momentum untuk membongkar relasi korupsi di sektor sumber daya alam. Sektor pertambangan tidak boleh menjadi ruang gelap tempat kepentingan bisnis bertemu kekuasaan politik, lalu masyarakat hanya mendapatkan dampak lingkungan dan ketimpangan ekonomi.


Karena itu, KPK harus bekerja sampai tuntas. Jika Ahmad Ali terbukti tidak terlibat setelah seluruh proses pembuktian dilakukan, maka hal tersebut juga harus dinyatakan secara terang. Sebaliknya, apabila penyidik menemukan bukti yang memenuhi standar hukum mengenai keterlibatannya, KPK tidak boleh ragu mengambil tindakan sesuai hukum.


Sebab pemberantasan korupsi yang berhenti pada penyitaan tanpa membongkar jejaring kekuasaan di belakangnya hanya akan menyelesaikan sebagian kecil persoalan. Dan negara hukum tidak boleh bekerja setengah hati.


Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Terkini