Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar dan beberapa wilayah Sulawesi Selatan dalam beberapa hari terakhir seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai persoalan teknis distribusi. Di balik kendaraan yang mengular, kemacetan yang menjalar ke jalan-jalan utama, dan warga yang harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU, terdapat persoalan kebijakan yang lebih mendasar: struktur harga BBM yang justru mendorong konsumen berpindah dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sendiri mengidentifikasi gejala tersebut ketika meninjau antrean BBM di Makassar. Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi sementara harga BBM subsidi tetap telah menciptakan perpindahan konsumen dari produk nonsubsidi ke produk subsidi. Akibatnya, permintaan terhadap BBM subsidi melonjak dan antrean menjadi panjang.
Pernyataan tersebut patut dibaca bukan sekadar sebagai penjelasan teknis seorang kepala daerah, melainkan sebagai kritik terhadap desain kebijakan energi nasional.
Secara ekonomi, mekanismenya sederhana. Pada September 2026, sejumlah BBM nonsubsidi mengalami kenaikan harga cukup besar. Di Sulawesi Selatan, misalnya, Pertamax Turbo naik menjadi Rp20.000 per liter, Dexlite menjadi Rp24.200, dan Pertamina Dex menjadi Rp25.750 per liter. Sementara Pertalite tetap Rp10.000 dan Biosolar subsidi Rp6.800 per liter.
Dengan selisih harga sebesar itu, keputusan konsumen untuk berpindah ke BBM subsidi bukanlah perilaku yang sulit dipahami. Bagi rumah tangga, pengemudi angkutan, pelaku usaha logistik, hingga usaha kecil yang sangat bergantung pada kendaraan, biaya bahan bakar merupakan biaya operasional yang nyata. Ketika harga salah satu pilihan melonjak sementara harga alternatif tetap rendah karena subsidi, insentif ekonominya berubah.
Inilah yang dalam teori ekonomi disebut substitution effect: ketika harga suatu barang relatif meningkat, konsumen memiliki dorongan untuk beralih ke barang pengganti yang relatif lebih murah. Penelitian Arzaghi dan Squalli dalam Energy Economics menunjukkan bahwa permintaan bensin di negara-negara yang menerapkan subsidi BBM memang cenderung tidak elastis dalam jangka pendek, tetapi perubahan harga tetap memengaruhi perilaku konsumsi. Mereka memperkirakan elastisitas harga jangka pendek sekitar -0,05 dan jangka panjang -0,25.
Artinya, pemerintah tidak bisa berasumsi bahwa konsumen akan begitu saja menerima kenaikan harga BBM nonsubsidi tanpa mengubah perilaku. Lebih-lebih ketika alternatif yang tersedia memiliki perbedaan harga yang sangat besar.
Persoalannya menjadi lebih serius ketika pasar BBM subsidi tidak memiliki kapasitas untuk menampung lonjakan permintaan secara seketika. Jika sebelumnya sebagian konsumen membeli Pertamax atau BBM nonsubsidi, lalu setelah kenaikan harga mereka beralih ke Pertalite, maka permintaan terhadap Pertalite meningkat. Tetapi jumlah SPBU, jumlah nozzle, kapasitas tangki, kecepatan pelayanan, dan alokasi BBM subsidi tidak serta-merta bertambah.
Di titik inilah harga murah dapat berubah menjadi antrean mahal. Harga yang dibayar konsumen di dispenser memang Rp10.000 per liter. Tetapi biaya ekonominya tidak berhenti di sana. Konsumen membayar dengan waktu, bahan bakar yang terbakar ketika menunggu, produktivitas yang hilang, keterlambatan mengangkut barang, dan biaya sosial akibat kemacetan.
Ekonom Robert Deacon dan Jon Sonstelie telah lama menunjukkan bahwa mekanisme rationing by waiting—ketika barang dialokasikan melalui antrean, bukan harga—menimbulkan biaya kesejahteraan. Waktu yang dihabiskan untuk mengantre merupakan sumber pemborosan ekonomi, bahkan dapat menjadi lebih besar daripada manfaat harga murah yang diterima konsumen.
Dengan kata lain, antrean adalah harga yang tidak tercantum di papan SPBU. Harga Pertalite boleh tetap Rp10.000, tetapi masyarakat mungkin harus membayar “harga” tambahan berupa dua, tiga, bahkan berjam-jam waktu yang hilang.
Karena itu, masalah Makassar tidak cukup dijawab dengan menambah pasokan BBM atau mengaktifkan lebih banyak nozzle—meskipun langkah tersebut memang diperlukan dalam situasi darurat. Pertamina sendiri menyatakan stok BBM di Sulawesi Selatan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun, pada saat yang sama, perusahaan meningkatkan pelayanan karena terjadi kenaikan kebutuhan, termasuk dengan menambah nozzle di sejumlah SPBU Makassar.
Ini menunjukkan sebuah paradoks. Stok bisa aman, tetapi konsumen tetap bisa mengantre. Sebab persoalannya bukan hanya berapa banyak BBM yang tersedia, melainkan BBM jenis apa yang tersedia, siapa yang mengaksesnya, dan bagaimana perubahan harga mengubah pola permintaan.
Bahkan pada 12 September, Pertamina menyebut kebutuhan Solar bersubsidi di Makassar meningkat sekitar 10–15 persen dan meresponsnya dengan perubahan konfigurasi pelayanan serta penambahan nozzle di sejumlah SPBU. Jadi, mengatakan “stok aman” tidak otomatis menjawab mengapa masyarakat harus menunggu berjam-jam.