goresan-pena

Antrean BBM Makassar dan Harga yang Salah Arah

HD
Minggu, 13 September 2026 | 12:14 WIB
Foto : Situs Pertamina

Di sinilah kritik terhadap kebijakan pemerintah menjadi penting. Ketika harga BBM nonsubsidi dinaikkan sementara harga BBM subsidi dipertahankan jauh lebih rendah, pemerintah pada dasarnya sedang menciptakan insentif agar sebagian konsumen berpindah ke produk subsidi.


Maka tidak tepat jika seluruh konsekuensi perpindahan tersebut kemudian dibebankan kepada konsumen dengan label panic buying. Memang, perilaku panik dapat memperburuk keadaan. Pemberitaan di Makassar juga menunjukkan bahwa informasi mengenai kelangkaan yang beredar di media sosial ikut memengaruhi perilaku sebagian masyarakat. Namun, menyebut panic buying sebagai penjelasan tunggal terlalu menyederhanakan persoalan.


Warga yang mengantre belum tentu sedang menimbun. Sebagian mengantre karena harus bekerja. Sopir truk membutuhkan solar untuk mengangkut barang. Pengemudi angkutan membutuhkan bensin untuk mencari nafkah. Pelaku usaha membutuhkan kendaraan untuk menjalankan bisnisnya.


Bahkan sejumlah warga Makassar menolak tudingan bahwa mereka mengantre semata-mata karena panik; mereka menyatakan kebutuhan BBM memang mendesak. Karena itu, pemerintah seharusnya bertanya: mengapa begitu banyak orang yang sebelumnya bersedia membeli BBM nonsubsidi tiba-tiba merasa harus kembali mengejar BBM subsidi?


Jawabannya antara lain ada pada struktur harga yang dibuat oleh kebijakan pemerintah sendiri.


Tentu, kritik ini tidak berarti bahwa mempertahankan subsidi BBM tanpa batas adalah solusi. Literatur ekonomi justru menunjukkan bahwa subsidi energi memiliki persoalan serius. Studi tentang negara berkembang menemukan bahwa manfaat subsidi bahan bakar sering kali tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin; kelompok berpendapatan lebih tinggi dapat menangkap manfaat subsidi dalam jumlah lebih besar karena konsumsi energi mereka lebih tinggi.


Karena itu, reformasi subsidi pada prinsipnya dapat dibenarkan—tetapi desain reformasinya sangat menentukan. Masalahnya adalah reformasi subsidi tidak boleh dilakukan dengan cara yang mendorong konsumen secara massal berebut kembali ke barang yang disubsidi.


Jika pemerintah ingin mengurangi konsumsi BBM nonsubsidi atau mengubah struktur harga energi, maka kebijakan harus disertai transisi yang jelas: perlindungan bagi kelompok rentan, bantuan yang tepat sasaran, kepastian pasokan, pengawasan distribusi, serta mekanisme yang mencegah ledakan permintaan pada satu jenis BBM.


Reformasi yang baik seharusnya mengubah perilaku secara bertahap, bukan menciptakan migrasi konsumen secara mendadak.


Antrean Makassar juga memperlihatkan bahwa kebijakan energi tidak bisa dipisahkan dari kebijakan transportasi, perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat. Ketika BBM menjadi terlalu mahal bagi sebagian pengguna, biaya transportasi naik. Ketika biaya transportasi naik, biaya distribusi barang ikut tertekan. Pada akhirnya, dampaknya dapat menjalar ke harga pangan, jasa, dan kebutuhan sehari-hari.


Kajian Asian Development Bank mengenai reformasi subsidi energi menunjukkan bahwa perubahan harga energi diteruskan kepada rumah tangga bukan hanya melalui pengeluaran langsung untuk bahan bakar, tetapi juga melalui harga barang dan jasa lainnya.


Dengan demikian, persoalan antrean BBM bukan sekadar persoalan orang yang sedang menunggu di SPBU. Ia menyangkut biaya hidup masyarakat. Dan ketika antrean telah menjalar ke jalan raya, mengganggu lalu lintas, dan mengurangi produktivitas, persoalan tersebut telah berubah menjadi masalah ekonomi publik.


Tidak mengherankan apabila persoalan ini kemudian mendapatkan perhatian luas di media sosial dan nama “Makassar” ikut menjadi bahan perbincangan di platform X.  Yang jauh lebih penting daripada status trending adalah pesan politik di baliknya. Ketika persoalan yang awalnya terjadi di SPBU berubah menjadi percakapan nasional, pemerintah seharusnya tidak hanya melihatnya sebagai gangguan distribusi. Ia merupakan indikator bahwa masyarakat sedang merasakan konsekuensi konkret dari sebuah kebijakan harga.


Pemerintah memang perlu bertindak cepat: memastikan pasokan, membuka seluruh fasilitas pelayanan yang tersedia, mengawasi distribusi, mencegah penyalahgunaan BBM subsidi, dan memastikan kendaraan umum serta logistik tidak lumpuh. Namun, itu adalah solusi jangka pendek.


Solusi jangka panjangnya adalah membenahi desain kebijakan. Jika harga BBM nonsubsidi dinaikkan, pemerintah harus memperhitungkan respons substitusi yang akan terjadi. Jika harga BBM subsidi dipertahankan, pemerintah harus menghitung kapasitas pasok dan siapa yang berhak menikmatinya. Jika subsidi hendak dikurangi, pemerintah harus menyediakan kompensasi yang efektif dan tepat sasaran.

Halaman:

Terkini