Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menghadapi ujian penting terhadap kredibilitasnya sendiri. Bukan semata-mata karena banyaknya tersangka yang telah ditetapkan dalam sejumlah perkara, melainkan karena publik mulai mempertanyakan apakah standar kecepatan dan keberanian KPK dalam menindak pejabat publik diterapkan secara konsisten.
Pertanyaan itu mengemuka jika publik membandingkan penanganan perkara mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dengan perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor yang menyeret sejumlah orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Dalam perkara Silmy Karim, KPK menetapkan dan kemudian menahan Silmy bersama tujuh aparatur sipil negara pada 4 Juni 2026 dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian.
Sementara dalam perkara HGB Summarecon, KPK pada 15 September 2026 menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat di antaranya disebut KPK sebagai orang yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Kedelapan tersangka tersebut kemudian ditahan untuk 20 hari pertama.
Di sinilah pertanyaan publik menjadi relevan: mengapa ketika terhadap pejabat tertentu tindakan hukum dapat bergerak cepat, tetapi ketika perkara menyentuh lingkaran kekuasaan pejabat yang lain, proses terhadap pejabat tersebut tampak jauh lebih lambat?
Tentu, perbandingan perkara tidak boleh dilakukan secara serampangan. Setiap kasus memiliki konstruksi hukum, alat bukti, tempus delicti, pola transaksi, serta kebutuhan penyidikan yang berbeda. KPK juga memiliki kewajiban untuk tidak menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan kedekatan politik atau hubungan struktural.
Namun, prinsip kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi alasan untuk memperlambat proses apabila bukti memang telah memadai.
Kasus HGB Summarecon bukan perkara yang hanya melibatkan satu-dua individu yang kebetulan memiliki hubungan sosial dengan Menteri ATR/BPN.
KPK sendiri menyebut empat tersangka tersebut sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Bahkan KPK menyatakan sedang mendalami dugaan adanya semacam "struktur bayangan" di lingkungan ATR/BPN setelah menemukan pihak swasta yang bukan pegawai ATR/BPN tetapi diduga memiliki akses komunikasi dengan pejabat pertanahan.
Fakta ini semestinya menjadi pintu masuk untuk menguji seluruh rantai pengambilan keputusan: siapa yang memberi instruksi, siapa yang menjadi penghubung, siapa yang memperoleh keuntungan, siapa yang memiliki kewenangan, serta sejauh mana pejabat struktural mengetahui atau membiarkan rangkaian tindakan tersebut.
KPK memang mengatakan bahwa status Nusron masih dalam pendalaman dan penyidikan masih berada pada tahap awal. KPK juga menyatakan pemanggilan Nusron sebagai saksi bergantung pada kebutuhan penyidikan.
Pernyataan itu secara hukum patut dihormati. Tetapi justru karena penyidikan masih berlangsung, publik berhak menuntut agar proses tersebut dilakukan secara objektif dan tidak berhenti pada orang-orang di lapisan bawah.
Sebab, korupsi dalam birokrasi tidak selalu bekerja melalui instruksi tertulis dari pejabat tertinggi. Ia dapat berlangsung melalui jaringan perantara, konflik kepentingan, akses informal, atau struktur pengaruh yang memungkinkan sebuah keputusan administratif bergerak sesuai kepentingan tertentu.