goresan-pena

Menakar Keadilan KPK: Mengapa Silmy Cepat, Nusron Masih Lambat?

HD
Jumat, 18 September 2026 | 05:35 WIB

KPK sendiri secara kelembagaan ditegaskan sebagai lembaga yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Mandatnya mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.


Konsekuensinya sederhana: status seseorang sebagai pejabat tinggi negara tidak boleh menjadi faktor yang membuat proses hukum lebih lambat, sebagaimana status seseorang sebagai pejabat publik tidak boleh menjadi alasan untuk mempercepat penghukuman tanpa bukti yang cukup.


Di sinilah perkara Silmy dan perkara Nusron menjadi penting untuk dilihat bukan sebagai dua kasus yang harus dipaksakan identik, melainkan sebagai ujian atas konsistensi standar penegakan hukum.


Jika bukti terhadap seorang pejabat cukup, proses hukum harus berjalan. Jika bukti belum cukup, KPK harus menjelaskan bahwa proses masih membutuhkan pendalaman.


Dan jika pada akhirnya seseorang tidak terbukti terlibat, maka KPK juga wajib memberikan penjelasan berdasarkan konstruksi perkara dan alat bukti yang diperoleh.


Yang tidak boleh terjadi adalah munculnya persepsi bahwa hukum bergerak cepat terhadap figur tertentu, tetapi menjadi sangat hati-hati ketika perkara menyentuh lingkaran kekuasaan yang lebih tinggi.


Persoalan ini menjadi semakin serius karena KPK sendiri, bahkan sebelum perkara HGB Summarecon mencuat, telah mendorong jajaran ATR/BPN memperkuat integritas layanan pertanahan. Dalam kegiatan PRESTASI 2026 pada Agustus 2026, KPK menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki risiko korupsi karena bersinggungan dengan pelayanan publik, pengelolaan aset, investasi, pembangunan, dan penerimaan negara.


KPK juga mengingatkan bahwa korupsi dapat tumbuh dari pembiaran terhadap penyimpangan kecil, konflik kepentingan yang tidak dikelola, gratifikasi, maupun kebiasaan mencari jalan pintas.


Ironisnya, hanya sekitar sebulan kemudian, KPK mengumumkan perkara dugaan suap pengurusan HGB di lingkungan ATR/BPN yang melibatkan pejabat internal sekaligus empat pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.


Karena itu, perkara ini seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan administratif terhadap sejumlah pejabat atau pihak perantara. KPK perlu membongkar seluruh struktur hubungan yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.


Penting ditegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukan sekadar seberapa cepat seseorang ditahan. Penahanan adalah instrumen hukum, bukan tujuan akhir.


Yang jauh lebih penting adalah apakah KPK mampu membuktikan konstruksi perkara secara utuh dan membawa seluruh pihak yang memang bertanggung jawab ke hadapan hukum tanpa pandang bulu.


Karena itu, kritik terhadap perbedaan tempo penanganan Silmy dan perkara yang berkaitan dengan Nusron bukan tuntutan agar Nusron otomatis ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan. Itu akan bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah.


Tuntutannya jauh lebih sederhana: gunakan standar yang sama. Jika seseorang yang memiliki posisi tinggi terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang sah, proses hukum harus berjalan tanpa memperhitungkan jabatan politiknya.


Sebaliknya, jika penyidikan belum menemukan bukti yang cukup terhadap seorang pejabat, KPK harus menjelaskan secara transparan bahwa proses masih berjalan dan apa yang sedang didalami—tanpa menciptakan kesan bahwa jabatan memberikan perlindungan khusus.

Halaman:

Tags

Terkini