goresan-pena

Menakar Keadilan KPK: Mengapa Silmy Cepat, Nusron Masih Lambat?

HD
Jumat, 18 September 2026 | 05:35 WIB

KPK tidak hanya bekerja dengan KUHAP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK juga bekerja dengan modal yang jauh lebih penting: kepercayaan publik. Kepercayaan itu akan runtuh apabila masyarakat melihat adanya standar berbeda antara pejabat yang satu dan pejabat yang lain.


Karena itu, kasus HGB Summarecon harus menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal kelas sosial, jabatan, kedekatan politik maupun akses terhadap kekuasaan.


Empat orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron telah menjadi tersangka. Dua pejabat ATR/BPN dan pimpinan perusahaan juga telah menjadi tersangka. KPK bahkan tengah mendalami dugaan struktur informal yang memungkinkan akses kepada pejabat pertanahan.


Maka pertanyaan publik terhadap posisi dan kemungkinan keterlibatan pihak lain adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. KPK tidak perlu tunduk pada tekanan publik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tetapi KPK juga tidak boleh membiarkan status seseorang sebagai pejabat tinggi menjadi alasan untuk memperlambat pencarian kebenaran.


Silmy Karim telah menunjukkan bahwa ketika KPK memiliki dasar hukum dan bukti yang dinilai cukup, proses dapat bergerak cepat. Kini publik menunggu konsistensi yang sama dalam perkara HGB Summarecon.


Pada akhirnya, supremasi hukum hanya bermakna apabila hukum benar-benar bekerja dengan ukuran yang sama terhadap semua orang.


Bukan cepat kepada yang lemah dan lambat kepada yang kuat. Bukan tajam kepada bawahan dan tumpul kepada atasan. Melainkan satu hukum, satu standar pembuktian, dan satu keberanian: membongkar seluruh rantai korupsi sampai ke pusat pertanggungjawabannya.


Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Tags

Terkini