Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) digagas dengan ambisi besar: menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat di desa. Presiden Prabowo Subianto bahkan menempatkan KDKMP sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi dan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden memproyeksikan program ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat hingga Rp223 triliun per tahun.
Karena itu, publik tentu patut bertanya ketika program yang belum sepenuhnya matang secara operasional justru mulai diwarnai polemik terbuka antara pihak-pihak yang seharusnya bekerja dalam satu ekosistem pemerintahan.
Rangkaian pernyataan publik antara PT Agrinas Pangan Nusantara dan Kementerian Koperasi setidaknya memperlihatkan adanya persoalan koordinasi, pembagian kewenangan, dan komunikasi dalam pelaksanaan KDKMP.
Pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mempersoalkan lambatnya penempatan manajer KDKMP. Ia menyebut Agrinas siap menyerap dan menempatkan sekitar 13.000–15.000 manajer, serta mempertanyakan mengapa proses yang menurutnya relatif sederhana belum kunjung selesai. Joao bahkan menyebut situasi tersebut sebagai dugaan “sabotase struktural” yang dapat menghambat program Presiden.
Pernyataan tersebut kemudian dibantah Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Ferry menjelaskan bahwa keterlambatan bukan karena sabotase, melainkan karena pemerintah masih menunggu Peraturan Presiden mengenai tata kelola KDKMP, termasuk pengaturan mengenai gaji dan tunjangan manajer. Menurut Ferry, setelah regulasi tersebut tersedia, proses penerbitan SK pengangkatan manajer dapat dilakukan.
Perkembangan terbaru bahkan menunjukkan bahwa pemerintah menargetkan manajer KDKMP mulai ditempatkan paling lambat 25 September 2026, setelah proses verifikasi, validasi, evaluasi dan berita acara serah terima selesai.
Di sinilah persoalan sesungguhnya. Mengapa persoalan regulasi, verifikasi dan penempatan manajer baru menjadi terang setelah muncul tudingan sabotase?
Dalam teori administrasi publik, keberhasilan sebuah program lintas lembaga sangat bergantung pada coordination mechanism—mekanisme yang memastikan berbagai institusi mempunyai tujuan, informasi, kewenangan dan jadwal kerja yang sinkron.
KDKMP bukan program sederhana. Pemerintah sendiri sejak Juli 2026 telah menyebut adanya kebutuhan sekitar 30.000 manajer dan ribuan SDM pendukung untuk mengoperasikan koperasi. Pada saat yang sama, program ini dirancang memiliki fungsi luas: perdagangan kebutuhan pokok, simpan pinjam, apotek, logistik, gudang, cold storage, penyaluran subsidi, hingga menjadi offtaker hasil produksi masyarakat desa.
Dengan desain sebesar itu, tidak mungkin keberhasilan program hanya bergantung pada satu kementerian atau satu badan usaha. Justru karena melibatkan banyak aktor, sejak awal harus ada pembagian tugas yang terang: siapa merekrut, siapa memverifikasi, siapa menetapkan, siapa membayar, siapa mengawasi, siapa mengoperasikan, dan siapa bertanggung jawab ketika terjadi kegagalan.
Jika satu pihak merasa pihak lain lamban, sedangkan pihak lain merasa dirinya hanya menjalankan prosedur regulasi, maka masalahnya bukan semata-mata siapa yang benar. Masalahnya adalah desain koordinasinya belum bekerja secara optimal.
Yang paling berbahaya dari polemik ini adalah jika konflik administratif di tingkat pusat akhirnya berimbas kepada desa. Sebab KDKMP bukan didirikan untuk menjadi proyek kelembagaan pemerintah semata. Tujuan akhirnya adalah masyarakat desa.
Presiden sendiri menegaskan bahwa KDKMP harus menjadi pusat ekonomi rakyat. Pada Agustus 2026, pemerintah menyatakan target 30.000 KDKMP dapat beroperasi secara optimal pada akhir tahun, meskipun pada saat itu masih terdapat koperasi yang berada dalam masa penyesuaian.
Maka ukuran keberhasilan KDKMP semestinya bukan berapa banyak bangunan koperasi yang berdiri, berapa banyak SK yang diterbitkan, atau berapa banyak manajer yang direkrut.