goresan-pena

KDKMP Belum Sejahterakan Desa, “Pertengkaran" Agrinas dan Kemenkop Mengemuka

HD
Jumat, 18 September 2026 | 13:25 WIB

Ukuran akhirnya harus jauh lebih konkret:


Apakah petani memperoleh pasar yang lebih baik?
Apakah nelayan memperoleh akses distribusi yang lebih adil?
Apakah harga kebutuhan pokok di desa menjadi lebih terjangkau?
Apakah UMKM desa mendapatkan akses pembiayaan?
Apakah rantai distribusi menjadi lebih pendek?
Apakah pendapatan masyarakat desa meningkat?


Dan yang paling penting, apakah masyarakat desa benar-benar mempunyai posisi sebagai pemilik dan penerima manfaat koperasi, bukan sekadar menjadi objek dari sebuah proyek pemerintah?


Antonio Gramsci mengingatkan bahwa institusi ekonomi dan politik tidak pernah berdiri dalam ruang kosong. Ada relasi kekuasaan di dalamnya, termasuk siapa yang menentukan agenda, siapa yang mengendalikan sumber daya, dan siapa yang mempunyai kapasitas menentukan arah kebijakan.


Dalam konteks KDKMP, perspektif tersebut penting agar program koperasi tidak berubah menjadi sekadar instrumen administratif dari atas ke bawah. Koperasi pada hakikatnya berbeda dari sekadar unit distribusi pemerintah. Koperasi mengandaikan adanya partisipasi anggota, kepemilikan bersama dan manfaat ekonomi yang kembali kepada anggota.


Karena itu, jangan sampai terjadi paradoks: program diberi nama “Koperasi Desa Merah Putih”, tetapi masyarakat desa justru menjadi pihak yang paling sedikit mempunyai suara dalam menentukan bagaimana koperasi tersebut dijalankan.


Jika konflik antara lembaga pemerintah dan badan usaha pelaksana semakin dominan, sementara suara anggota koperasi dan masyarakat desa justru tenggelam, maka ada sesuatu yang perlu diperbaiki.


Pernyataan Joao mengenai “sabotase struktural” tentu merupakan klaim yang serius dan seharusnya dibuktikan dengan data, bukan sekadar menjadi retorika politik atau administratif.


Sebaliknya, penjelasan pemerintah mengenai kendala regulasi juga harus dibuka secara transparan kepada publik. Jika memang masalahnya adalah Perpres tata kelola, jelaskan kapan regulasi disiapkan, apa yang menjadi kendala, dan mengapa proses tersebut berdampak pada penempatan manajer.


Jika masalahnya adalah verifikasi dan validasi, publik berhak mengetahui berapa jumlah yang telah diverifikasi, berapa yang belum, serta siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya.


Dengan begitu, perdebatan tidak lagi menjadi:
Agrinas versus Kementerian Koperasi.


Tetapi berubah menjadi:
Bagaimana negara memastikan KDKMP bekerja untuk masyarakat desa?


Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting.


KDKMP merupakan proyek kebijakan dengan skala yang sangat besar.  Program sebesar ini membutuhkan whole-of-government approach: kementerian, BUMN, pemerintah daerah, aparat pengawasan, perbankan, dan masyarakat desa harus bekerja dalam satu kerangka yang jelas.


Karena itu, apabila ada persoalan antara Agrinas, Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN atau lembaga lain, persoalan tersebut seharusnya diselesaikan di meja koordinasi, bukan melalui perang pernyataan di ruang publik.

Halaman:

Terkini