goresan-pena

Hashim di Natuna D-Alpha dan Bayang-Bayang Kapitalisme Kroni

HD
Selasa, 22 September 2026 | 09:09 WIB

Publik perlu dapat mengetahui dasar penilaian lelang, persyaratan peserta, proses evaluasi, komitmen investasi, mekanisme pengawasan, serta konsekuensi apabila pemenang tidak memenuhi kewajibannya.


Dengan demikian, keberhasilan Nations Petroleum mengembangkan Natuna D-Alpha tidak perlu dibaca sebagai kemenangan kelompok bisnis tertentu atas negara. Sebaliknya, keberhasilan itu harus dibuktikan sebagai keberhasilan negara mengelola sumber daya alam melalui mekanisme yang transparan dengan melibatkan modal dan teknologi yang diperlukan, tetapi tetap menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan akhirnya.


Kajian mengenai politik hukum pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan bahwa persoalan utama pengelolaan SDA bukan hanya mengenai kepemilikan modal, tetapi bagaimana sumber daya tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Karena itu, negara tidak boleh sekadar memberikan wilayah kerja kepada perusahaan kemudian menjadi penonton.


Negara harus memastikan penerimaan negara optimal, kepastian investasi berjalan beriringan dengan perlindungan kepentingan nasional, transfer teknologi berlangsung, tenaga kerja nasional memperoleh manfaat, lingkungan terlindungi, dan hasil pengelolaan migas mendukung ketahanan energi Indonesia.


Dengan demikian, tantangannya bukan sekadar siapa yang menang lelang, melainkan untuk siapa kemenangan itu pada akhirnya menghasilkan manfaat.


Kemenangan tender hanyalah awal. Ujian sesungguhnya adalah apa yang terjadi setelah kontrak berjalan. Jika Nations Petroleum mampu memenuhi komitmen eksplorasi, mengembangkan lapangan secara profesional, memenuhi kewajiban kepada negara, dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap ketahanan energi serta kemakmuran rakyat, maka keberhasilan tersebut harus dinilai berdasarkan kinerja dan tata kelola.


Sebaliknya, jika ditemukan adanya perlakuan istimewa, konflik kepentingan, proses yang tidak transparan, atau keuntungan privat yang mengorbankan kepentingan publik, maka negara harus memiliki mekanisme koreksi dan pengawasan yang efektif.


Inilah esensi negara hukum dan demokrasi ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 tidak melarang pengusaha mengelola sumber daya alam. Yang harus dicegah adalah ketika kekuasaan negara berubah menjadi instrumen untuk memperkaya kelompok tertentu.


Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Terkini