goresan-pena

Ketika Terpidana Diangkat Jadi Komisaris Independen Anak Usaha BUMN

HD
Kamis, 24 September 2026 | 05:37 WIB

Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin memperkuat tata kelola BUMN, maka prinsipnya harus sederhana: jabatan komisaris diberikan berdasarkan kompetensi, integritas, profesionalisme, dan kebutuhan perusahaan, bukan karena kedekatan dengan kekuasaan.


Karena itu, pemerintah dan pemegang saham PT Pelindo Jasa Maritim perlu membuka kepada publik proses dan dasar pengangkatan Silfester Matutina. Kejaksaan juga harus memberikan kejelasan mengenai status pelaksanaan putusan pidana terhadap yang bersangkutan.


Jangan sampai publik melihat sebuah paradoks: seseorang yang masih menghadapi persoalan eksekusi putusan pidana justru memperoleh posisi strategis sebagai Komisaris Independen di perusahaan dalam ekosistem BUMN.


Jika secara hukum pengangkatan tersebut memang memenuhi seluruh ketentuan, pemerintah harus menjelaskannya secara terbuka. Jika terdapat persoalan dalam proses atau persyaratannya, maka harus dilakukan koreksi.


Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya satu jabatan komisaris. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMN.


BUMN harus menjadi rumah bagi profesionalisme, bukan ruang bagi politik balas jasa. Negara harus memastikan bahwa jabatan publik dan jabatan pada perusahaan negara diberikan karena kapasitas dan integritas, bukan karena siapa yang pernah didukung,   atau seberapa dekat seseorang dengan pusat kekuasaan.


Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Terkini