Ketiga, kepemimpinan Kementerian ESDM harus mengembalikan fokus kerja pada pemenuhan hajat hidup orang banyak dan penataan tata kelola energi yang bersih, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan kepentingan oligarki ekstraktif.
Jika fenomena antrean BBM di Bali dan berbagai daerah lainnya terus dibiarkan tanpa adanya evaluasi mendasar pada kepemimpinan dan kebijakan ESDM, maka legitimasi efektivitas kabinet di mata publik akan terus tergerus. Rapor merah dari lembaga riset seperti CELIOS pada akhirnya bukan lagi sekadar angka indikator, melainkan vonis publik atas kegagalan menteri terkait dalam menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Redaksi Energi Juang News